Pascasarjana New, Semarang, 5 November 2026 – Perkembangan politik Islam di Timur Tengah memiliki dampak strategis bagi Indonesia, mulai dari diplomasi internasional, ketahanan energi, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, perlindungan warga negara Indonesia (WNI), hingga pembentukan opini publik. Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. H. Najahan Musyafa’ dalam International Seminar bertajuk “Political Islam in a Changing Era: Understanding Contemporary Islamic Politics in the Middle East” yang diselenggarakan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
Dalam paparannya, Prof. Najahan menggunakan perspektif komunikasi politik (political communication) untuk membaca dinamika kawasan Timur Tengah. Pendekatan ini melengkapi perspektif sosiologi politik dan agama yang sebelumnya disampaikan Stéphane Lacroix, Associate Professor Ilmu Politik dari Sciences Po, Prancis.
Prof. Najahan menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Arab Saudi memiliki akar historis, religius, dan sosial-budaya yang kuat. Ia mengingatkan kembali peran Komite Hijaz dalam sejarah diplomasi umat Islam Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan pelestarian warisan sejarah dan peninggalan peradaban Islam di Tanah Suci.
Menurutnya, perkembangan politik Arab Saudi perlu menjadi perhatian Indonesia karena berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Selain diplomasi dan ketahanan energi, kebijakan Arab Saudi berpengaruh terhadap kuota dan tata kelola haji-umrah serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di negara tersebut.
Ia juga menyoroti kuatnya pengaruh perkembangan Timur Tengah terhadap opini publik Indonesia. Kedekatan historis dan keagamaan menyebabkan masyarakat Indonesia kerap menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu rujukan dalam persoalan keislaman, termasuk penentuan awal Ramadan dan Syawal.
Dari perspektif komunikasi politik, Prof. Najahan menjelaskan tiga elemen penting dalam membaca dinamika politik, yaitu aktor dan institusi politik, sistem media, serta masyarakat dan opini publik. Ia juga mengidentifikasi empat bentuk narasi politik di Timur Tengah, yakni narasi negara (state narrative), narasi kelompok Islam politik (political Islamist narrative), narasi perlawanan (resistance narrative), dan narasi eksternal (external narrative).
Menurutnya, media di era digital bukan sekadar saluran informasi, melainkan juga arena pertarungan pengaruh dan legitimasi politik. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan kritis dalam mengidentifikasi sumber informasi dan kepentingan di balik berbagai narasi yang berkembang.
Vision 2030 dan Transformasi Arab Saudi
Salah satu fokus paparan Prof. Najahan adalah transformasi Arab Saudi melalui program Saudi Vision 2030 yang diluncurkan pada 2016. Perubahan ini tidak hanya menyentuh sektor ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial, kebudayaan, identitas politik, dan tata kelola keagamaan.
Ia menjelaskan bahwa Arab Saudi tetap memiliki posisi istimewa sebagai penjaga dua kota suci, Makkah dan Madinah. Namun, otoritas keagamaan dan ulama kini semakin beroperasi dalam kerangka kelembagaan yang dipimpin negara.
Transformasi tersebut ditopang tiga pilar Vision 2030, yaitu A Vibrant Society, A Thriving Economy, dan An Ambitious Nation. Pengembangan pariwisata Al-Ula, peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, diversifikasi ekonomi, serta modernisasi pelayanan haji dan umrah menjadi contoh perubahan yang berlangsung di Arab Saudi.
Prof. Najahan menegaskan bahwa perkembangan tersebut perlu dipahami bukan hanya sebagai transformasi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga sebagai penataan ulang hubungan antara otoritas, identitas, dan legitimasi negara dalam komunikasi global.
Melalui seminar internasional ini, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang menghadirkan ruang dialog akademik yang mempertemukan perspektif ilmuwan internasional dengan pengalaman dan kepentingan Indonesia. Kegiatan ini diharapkan memperkaya pemahaman sivitas akademika terhadap dinamika politik Islam kontemporer sekaligus memperkuat perspektif global dalam mengkaji hubungan agama, negara, media, dan masyarakat (Wd).