Semarang, 06/05/2026, Pascasarjana News, Disertasi Muthohar dilatarbelakangi oleh fenomena paradoksal dalam wacana sosial-keagamaan kontemporer di Indonesia, yaitu keberlangsungan keyakinan eskatologis terhadap Imam Mahdi di kalangan santri yang justru beriringan dengan sikap penolakan terhadap gerakan penegakan sistem khilafah.
Hadir sebagai Dewan Penguji, Ketua: Prof. Dr. H. Musahadi,M.Ag, Sekretaris: Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, Promotor: Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. Kopromotor: Prof. Drs. H. Abu Hapsin, M.A.Ph.D, Penguji 1: Prof. Dr. Muhammad Abdun Nasir, M.A., Penguji 2: Dr. H. Machrus, M.Ag, Penguji 3: Prof. Dr. H. Abdul Muhaya, M.A, Penguji 4: Prof. Dr. H. Najahan Musyafak, MA.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi paradoksal antara Mahdiisme dan gerakan anti-khilafah serta implikasinya terhadap pembentukan dan variasi perilaku politik santri di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif-deskriptif untuk membaca relasi antara keyakinan keagamaan dan orientasi politik. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan santri dan pengasuh pesantren, observasi partisipatif terhadap praktik sosial-keagamaan dan diskursus politik di kalangan santri, serta studi dokumen terhadap teks-teks keagamaan, narasi dakwah, dan wacana keislaman kontemporer. Data dianalisis secara interpretatif dalam perspektif teologi kritis dan politik perilaku dengan mempertimbangkan konteks teologis, historis, dan sosio-politik yang melingkupi pengalaman keagamaan santri, sehingga memungkinkan pembacaan yang kontekstual dan non-reduksionistik terhadap fenomena yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan sedikitnya tiga titik paradoks utama. Pertama, keyakinan terhadap imam Mahdi yang secara teologis bersumber pada hadis-hadis eskatologis tidak secara linear bertransformasi menjadi tuntutan politik institusional, melainkan banyak santri justru berperan sebagai mekanisme depolitisasi struktural yang mengalihkan orientasi perubahan dari proyek politik formal ke ranah etika sosial, kesalehan personal, dan perbaikan moral masyarakat. Kedua, Mahdiisme tidak melahirkan orientasi politik yang homogen. Keragaman pemaknaan keagamaan santri terhadap doktrin Imam Mahdi menghasilkan spektrum perilaku politik yang beragam, mulai dari sikap apolitis, partisipasi sosial-politik non-institusional, hingga keterlibatan aktif dalam ruang publik yang tetap berkarakter moderat, tanpa dukungan terhadap gagasan khilafah formal. Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa semakin reflektif, historis, dan kritis pemahaman santri terhadap Mahdiisme, semakin tegas pula penolakan mereka terhadap khilafah kontemporer, yang dipahami sebagai produk politik historis yang tidak memiliki keharusan teologis untuk direplikasi dalam konteks negara-bangsa modern.
Dari temuan-temuan ini, lahir konsep paradoks produktif Mahdiisme, yang menunjukkan bahwa keyakinan eskatologis terhadap imam Mahdi tetap hidup sebagai kerangka etis dan simbolik yang membentuk perilaku politik moderat dan produktif. Paradoks ini muncul karena Mahdiisme di kalangan santri tidak secara otomatis linier menuntut penegakan khilafah, mengingat eksistensi negara-bangsa modern tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga fokus santri tetap pada kesalehan individu, etika sosial, dan perbaikan moral masyarakat secara kontekstual. Sebaliknya, fenomena Post-Islamism berangkat dari kejenuhan dan kelelahan umat Islam dalam memperjuangkan Islam formal, yang menggeser perhatian dari sistem negara menuju kesalehan individual tanpa orientasi institusional.
Paradoks-paradoks tersebut menunjukkan bahwa Mahdiisme di kalangan santri tidak berfungsi sebagai sumber radikalisasi politik, melainkan sebagai kerangka etis dan simbolik yang justru memperkuat komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap kebhinekaan, serta legitimasi terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik Islam dengan menegaskan bahwa relasi antara eskatologi dan perilaku politik bersifat kontekstual, non-linear, dan paradoksal, serta memperlihatkan peran santri sebagai aktor sosial-politik yang berfungsi sebagai penjaga moderasi beragama dan kebangsaan dalam konstelasi sosial-politik Indonesia (-Wd-).
