Home / KOLOM DIREKTUR / AKROBAT DAN TEROR HUKUM : QUO VADIS HUKUM KITA

AKROBAT DAN TEROR HUKUM : QUO VADIS HUKUM KITA

Assalamualaikum wrwb.
       Saudaraku, mari kita syukuri anugrah dan nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Semoga kesyukurna kita, Allah akan menambah kenikmatan-Nya, dan kita dapat menjalankan hidup ini dengan kerendah hatian. Shalawat dan salam mari kita senandungkan pada junjungan kita Rasulullah  Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat. Semoga hati dan cinta kita, makin membara, terus berusaha meneladani beliau.
      “Akrobat hukum”. Itulah istilah yang digunakan oleh i-News TV dalam dialog seputar persidangan terdakwa BTP. Karena banyak mengatakan ada “keanehan” dalam persidangan yang ke-18 akan tetapi jaksa penuntut umum (JPU) ternyata meminta penundaan dalam menyampaikan tuntutan. Untuk kasus penistaan agama, tampaknya kasus BTP ini yang paling lama tidak kunjung dijatuhkan vonisnya. Terlepas dari ada kepentingan atau tidak ada kepentingan apapun yang menyelimuti kasus BTP ini, kasus ini ongkos sosial politiknya “sangat mahal” karena aroma keberpihakannya begitu kental.
       Anehnya lagi, Polda Metro Jaya mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sidang tuntutan terhasap terdakwa BTP 11/4 kemarin ditunda. Alasannya, karena urusan keamanan jelang pilkada putaran kedua. Karena itulah, wakil ketua DPR-RI, Fahri Hamzah (7/4) mengatakan, “polisi sudah netral. Polisi sebaiknya tidak melakukan adap proses peradilan di Indonesia. Polisi sehahrusnya sudha berhenti sejak P21 diserahkan ke kejaksaan”. Inilah akrobat hukum yang dimainkan oleh Polda DKI, yang “tidak bisa menutupi” langkahnya melakukan intervensi.
      “Teror kepada aparat penegak hukum”, muncul berkaitan dengan ketika Novel Baswedan penyidik seniot KPK disiram air keras di wajahnya, saat pulang jamaah shalat subuh, oleh orang tak dikenal. Yang berita terbaru, Novel dilarikan ke Singapura untuk menjalani perawatan. Semoga “pejuang penegakan hukum” Novel Baswedan, segera mendapat perawatan dan kesembuhan, tidak justru sebaliknya.
       Saudaraku, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai negara hukum (rechtstaats). Memang hukum itu hasil dan produk keputusan politik. Akan tetapi jika hukum sudah dijalankan mestinya sesuai dengan rambu atau aturan hukum yang sudah ditetapkannya itu. Prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum, harusnya dijalankan dengan baik. Hanya karena yang menjadi “terdakwa” adalah pejabat dan sedang dalam proses pemilihan, maka hukum cenderung diabaikan, bahkan diintervensi, agar “tidak mengganggu” proses pilkada. Karena jika penegakan hukum sudah dikalahkan oleh kepentingan dan proses politik, maka hukum tidak lagi menjadi supremasi hukum, dan ini akan cenderung merusak pembangunan budaya hukum egaliter. Keadilan (justice) akan menjadi “sesuatu yang teramat mahal” di negeri ini. Implikasinya, akan dapat melahirkan ketidakpercayaan (distrust) dari masyarakat. Dampak ikutannya adalah, pendidikan budaya hukum kepada masyarakat hanya akan menjadi hiasan bibir (lipornament) saja. Ini akan dapat membahayakan masa depan pembangunan hukum di negeri ini.
       Teror terhadap aparat penegak hukum, Novel Baswedan, penyidik senior yang dikenal memiliki integritas tinggi, yang sudah beberapa kali mengalami upaya kriminalisasi, juga menjadi wajah buram atau “cermin retak” penegakan hukum di negeri ini. Spekulasi yang muncul kemudian adalah, dikaitkannya Novel dengan kasus e-ktp yang mengguncang negeri ini, karena diduga melibatkan banyak petinggi negeri dari legislatif dan eksekutif. Hingga tulisan ini dibuat, pelaku penyiraman air keras, versi teibun.news.com, sudah dikantongi identitasnya oleh polisi. Semoga bisa segera diungkap, dan diharapkan dapat disisir siapa otak yang ada di belakang “teroris aparat penegak hukum” bayaran itu. Apabila sampai tidak bisa ditangkap dan diungkap motiv apa sesungguhnya, insiden penyiraman air keras tersebut, akan menjadi preseden buruk yang sangat brutal dan mengancam dunia penegakan hukum di negeri ini.
       Saudaraku, adil dan keadilan adalah kata kunci stabilitas dan kebahagiaan masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi negara. Jika negara sudah tidak mampu menjamin penegakan hukum secara adil dan berkeadilan, maka akan dapat melahirkan konflik horizontal dalam masyarakat. Sampai-sampai Rasulullah saw memberikan warning dalam sabda beliau: لولا عدل الامراء لاكل الناس بعضهم بعضا  artinya “sekiranya tidak ada keadilan para pemimpin pemerintahan (umara’) sungguh (akan terjadi ) sebagian manusia memakan (memangsa) sebagian lainnya”. Na’udzu bi Allah.
       Saudaraku, jika benar terjadi, akrobat hukum yang aromanya ingin “melindungi” seseorang yang karena dalam posisi dan kepentingan tertentu, akan mengabaikan dan menumpulkan pisau hukum sehingga tidak mampu menembus barikade para “protektor” yang menyusup ke proses peradilan, maka teror hukum juga ingin melemahkan mental aparat penegak hukum, agar tidak ada lagi memiliki nyali dan keberanian untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan profesional.
       Mengakhiri renungan pagi ini, mari kita cermati dan hayati bersama wanti-wanti Rasulullah saw:
ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ) رواه البخاري (3475) ، ومسلم (1688) .
“Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya rusaknya orang-orang (atau bangsa-bangsa) sebelum kamu sekalian, adalah apabila orang-orang bangsawan atau pejabat mencuri, maka mereka meninggalkan (membiarkan)-nya (tanpa hukuman), dan apabila orang yang lemah dari mereka mencuri, maka mereka menegakkan hukuman (hudud). Dan Demi Allah, sekiranya sungguh Fathimah anak perempuan Muhammad mencuri, sungguh aku memotong tangannya” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).
     Saudaraku, kita prihatin akan arah yang dituju oleh dunia penegakan hukum di negeri ini. Karena aturan hukum sebagus apapun dibuat, hanya akan menjadi “macam kertas” jika tidak didukung oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Sebaliknya, apabila orang-orang yang mendapatkan amanat untuk menegakkan hukum, memiliki komitmen dan integritas pribadi yang baik, adil, dan berkeadilan, maka hukum yang compang-camping sekalipun, keadilan itu akan bisa ditegakkan. Karena tugas hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan kebahagiaan semua atau banyak orang. Bukan sebaliknya membahagiakan satu dua orang, akan tetapi menyengsarakan banyak orang. Kita hanya bisa berharap, masih ada nurani hukum di NKRI ini, dan keadilan masih bisa diharapkan dari satu-satunya lembaga pengadilan dunia ini. Hakim dapat melakukan tugasnya dengan amanah dan adil, jaksa juga profesional, dan para advokat juga kita harapkan masih memiliki komitmen yang tinggi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini.
       Semoga Allah menolong bangsa Indonesia ini, dan membukakan tabir yang menutupi hati para akrobatik dan teroris penegakan hukum, sehingga akan menjadi jelas. Ketidakjelasan akan melahirkan syak wasangka di antara sesama anak bangsa, dan ini menjadikan rawan perpecahan. Bangsa ini sangat merindukan kedamaian, kesentausaan, dan kebahagiaan dalam harmoni kemajemukan. Kota prihatin dan sedih, atas akrobat dan teror pada penegak hukum di NKRI yang kita cintai ini. Itulah yang menyisakan pertanyaan besar Quo Vadis Hukum Kita?
Wa Allah a’lam bi al-shawab.
Wassalamualaikum wrwb.
Ngaliyan Semarang, 13/4/2017.

Check Also

MA’HAD ‘ALY TBS: MENYEMAI AHLI FALAK YANG ASTRONOM

Assalamualaikum wrwb. Al-hamdu liLlah wa sy-syukru liLlah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Marilah kita syukuri anugrah dan pertolongan Allah, hanya karena dengan kasih sayang dan pertolongan Allah kita sehat afiat dan dapat melaksanakan aktivitas kita hari ini. Shalawat dan salam mari kita senandungkan pada Baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia dan istiqamah meneadani beliau.  Semoga semua urusan kita diberi kemudahan oleh Allah dan kelak di akhirat kita mendapat syafaat beliau. Saudaraku, kemarin Sabtu, 20 Rajab 1439 H bertepatan dengan 7/4/2018 M saya mendapat kehormatan untuk ikut menyaksikan peyerahan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, tentang persetujuan Pesantren TBS (Tasywiquth Thullab Salafiyah) sebagai penyelenggara Program Pendidikan Ma’had ‘Aly. Nama TBS – memang unik – karena kepanjangannya “tidak simetris” karena T diambil dari huruf “ta” dari kata “tasywiq” dan B diambil huruf terakhir kata “thullab” bentuk jama’ dari kata “thalib” yang artinya murid, siswa, atau peserta didik dalam bahasa sekarang. Seingat saya, saat saya masih menjadi “santri” huruf S itu singkatan dari kata “school” yang artinya sekolah atau madrasah. Dalam perjalanannya, huruf S ini diambil dari huruf “sin” dari kata salafiyah, yang artinya madrasah. Kata “Tasywiqu th-Thullab Salafiyah” artinya “Bronto – atau intellectual curiousity– nya Santri yang berpendidikan Salafiyah”. Salafiyah juga dalam penggunaan keseharian berbeda dengan “Salafi”.  TBS merancang dan mengelola pendidikan meskipun pada dasarnya adalah madrasah formal atau klasikal, namun desain kurikulum dan tata kelolanya, mengikuti model pondok pesantren. Saya sendiri, belajar di TBS ini selama “tujuh” tahun dengan sistem dan model yang unik juga. Setelah lulus SD dan MI di Kampung, didaftarkan di TBS. Test kemampuan dimulai dengan materi test kelas empat  MI, hari itu juga diumumkan. Besok paginya, test kemampuan untuk kelas lima, siangnya langsung diumumkan. Berarti lolos kelas 5. Besok paginya diikutkan test kemampuan kelas enam, sayang belum beruntung. Akhirnya “harus” mengikuti pelajaran dari kelas lima. Setelah satu semester, dievaluasi, dan ini yang menarik, saya diperintahkan untuk “naik kelas” di pertengahan tahun, ke kelas enam. Pendek cerita, al-hamdu liLlah, saya dinyatakan mampu melewati kelas enam MI TBS dan lulus dengan mendapat peringkat satu. Saya menerima hadiah dan senang sekali, yakni kitab “Riyadlu sh-Shalihin” dan “Sarung” yang hingga kini tidak terlupakan. Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah saya selesaikan secara normal enam tahun. Namanya juga Salafiyah, kurikulumnya, dari MI ilmu nahwunya belajar Ajrumiyah – terkenalnya Jurumiyah  – dan ‘Imrithy. Pada Tsanawiyah imu nahwu sudah harus menghafal nadham “Alfiyah” atau seribu nadham yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik. Di Madrasah Aiyah, ilmu nahwu sudah menggunakan Syarah atau Komentar atas Alfiyah Ibn Malik, yaitu Ibnu ‘Aqil. Saya tidak sebutkan semuanya, karena dengan kitab-kitab yang menjadi maraji’ pembelajaran ilmu Nahwu tersebut, sudah terbayang model dan sistem pendidikannya, dan seperti apa lulusannya.  Maaf, ini bukan kalimat “kesombongan” karena insyaa Allah, saya tidak ada potongan “sombong”, apalagi saya sadar ilmu saya sangat tidak seberapa. Saudaraku, Ma’had ‘Aly TBS menurut data Direktorat PD Pontren Kementerian Agama adalah yang ke 27, dan memilih spesialisasi atau takhashshush Ilmu Falak. Maka, selain penyerahan SK, juga digelar Halaqah Falakiyah dengan tagline “Merawat Tradisi Menebar Innovasi”. Selain karena alasan Ilmu Falak selama ini makin “langka” peminatnya. Bahkan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, sejak ada program Beasiswa 5.000 Doktor di Kementerian Agama, distingsinya adalah menyiapkan Doktor Ilmu Falak. Bahkan di tahun 2017, hanya terisi 7 mahasiswa. Untung saja Pascasarjana UIN Walisongo membuka konsentrasi baru Manajemen Halal dan Hukum Keluarga, jadinya “kuotanya” terpenuhi. Ma’had ‘Aly TBS juga pada saatnya akan menyuplai calon mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo tentu kalau sudah meluluskan. Pada saat saya masih di MTs, TBS sudah mengajarkan ilmu Falak dan di antaranya  mengoperasikan rubu’ mujayyab. Di TBS sangat dikenal KH Turaihan Ajhury asy-Syarafy al-Falaky, ahli falak sangat terkenal di jagad Indonesia, terutama kalender atau almanak Menara Kudus yang khas. Juga ada KH Abdul Jalil, dan masih ada beberapa ahli falak lainnya. Sebagai alumnus TBS, tidak ada kata lain kecuali mengapresiasi dan menyambut positif terselenggaranya Ma’had ‘Aly TBS ini. Kebetulan saya masih diamanati sebagai Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, yang mengelola program doktor ilmu falak, kehadiran Ma’had ‘Aly bisa menjaid mitra. Memang bagi program S1 Ilmu Falak  Fakultas Syariah dan Hukum, bisa saja ditafsiri sebagai “pesaing baru”, apalagi dengan basik yang berbeda. UIN basiknya lebih variatif, sementara di TBS rasanya “wajib” berbasis pesantren. Maka tafsirnya, musti dengan kompromi atau “al-jam’u wa t-taufiq” atau menyatukan dan mengompromikan. Dalam dunia bisnis, suatu “produk” semakin banyak produsen atau yang menjajakan, maka produk tersebut adalah produk yang menjadi kebutuhan penting. Karena itu, tidak perlu ada komentar yang tidak perlu, karena dunia pendidikan apalagi untuk menyiapkan ahli falak di dunia Indonesia ini, masih sangat diperlukan. Kalau ada pertanyaan, apakah setelah ada lulusan Ma’had ‘Aly TBS yang ahli falak rasa astrnom, apakah kemudian tidak ada lagi perbedaan dalam penentuan awal Ramadlan, awal Syawwal, dan awal Dzulhijah? Ini pertanyaan kritis tetapi jawabnya tidak mudah. Karena ini seperti pertanyaan maaf, “apakah tambahnya lulusan akpol, akmil, dan sarjana lainnya, akan berkorelasi menurunkan angka kriminalitas, gerakan separatis, atau problematika sosial lainnya”? Soal penentuan awal bulan Qamariyah, di Indonesia ini, tampak indahnya justru karena ada perbedaan itu. Mengapa, karena “instrumen test” kematangan berdemokrasi dan bertoleransi tampak matang dengan perbedaan itu. Dalam soal ibadah dan internal sesama kaum Muslim saja, bisa berjalan dengan baik, apalagi dengan penganut agama lain. Tentu ini, harus difahami dan dimaknai secara cerdas. Karena meskipun dalilnya sama, Al-Qur’an dan Sunnah yang dijadikan sumber dan rujukan sama, namun metode pemahamannya berbeda, akan menghasilkan rumusan atau formulasi hukum yang berbeda. Apalagi jika sudah ada pertimbangan di luar akademik dan keagamaan, maka tentu akan lebih variatif lagi. MUI sudah mensosialisasikan kaidah yang sangat dikenal, “hukm al-hakim ilzam wa yarfa’u l-khilaf” artinya “putusan hukum pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat”. Itu teorinya, namun dalam kenyataannya, dengan dalih soal keyakinan karena terkait dengan amaliyah keagamaan, maka pemerintah juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali merawat dan memelihara perbedaan tersebut, agar tetap menjadi rahmat dan kasih sayang. Yang terakhir ini pun, didasari kaidah selain “ikhtilafu ummati rahmah” artinya “perbedaan pedapat ummatku adalah kasih sayang”, juga ada kaidah “man lam yasyumma raihata l-khilaf lam yasyumma raihata l-fiqh” artinya “barang siapa tidak mampu mencium aroma perbedaan pendapat, berarti ia tidak mampu mencium aroma fiqh”. Yang terpenting, bagaimana kita mampu melakukan “literasi” dan mendewasakan umat kita, agar makin terbiasa dan terbudaya dengan perbedaan, sehingga kesimpulannya adalah “sepakat dalam perbedaan” atau “berbeda dengan kesepakatan”. Selamat Ma’had ‘Aly TBS, almamaterku, semoga Allah senantiasa melapangkan jalan “rizqimu” dan menggelar keberkahan padamu, untuk menyiapkan generasi Ahli Falak Rasa Astronom, atau Astronom yang Ahli Agama”. Selamat “merawat tradisi dan menebar innovasi”. Tekadmu dan kerja kerasmu, ditunggu umat. Jadilah yang terbaik dan paling member banyak manfaat. Sudah saatnya dari pondok pesantren, yang akan menjadi leader bangsa ini di masa depan. Allah a’lam bi sh-shawab. Wassalamualaikjm wrwb. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *