Home / KOLOM DIREKTUR / UIN WALISONGO CEGAH PAHAM ANTI NKRI DAN ANTI PANCASILA

UIN WALISONGO CEGAH PAHAM ANTI NKRI DAN ANTI PANCASILA

Assalamualaikum wrwb.
Saudaraku, mari kita syukuri anugrah Allah, kita ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Semoga Allah senantiasa melindungi seluruh warga bangsa ini menjadi bangsa yang rendah hati, sadar akan kemajemukan bangsanya, mencintai toleransi dan perdamaian. Karena damai itu indah. Karena kemajemukan itu khazanah laksana orkestra yang diramu dari berbagai alat musik yang bentuk, jenis, dan bunyinya berbeda, namun menggaungkan harmoni, keindahan, dan kesyahduan.
Shalawat dan salam mari terus kita lantunkan untuk baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat. Semoga hati kita terus membara dengan api cinta untuk meneladani uswatun hasanah beliau, menjadi manusia yang mampu memberi manfaat kepada umat dan bangsa ini.
UIN Walisongo beberapa waktu lalu (15/3) telah memelopori gerakan Silaturrahim Kebangsaan, Beragam/Berbeda tapi Bersaudara, yang dihadiri para Profesor dan Pimpinan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di Jawa Tengah. Pada tanggal 7 April 2017 UIN Walisongo, setelah mencermati dinamika sosial-politik yang terjadi, maraknya ideologi transnasional yang nati-NKRI dan Anti-Pancasila, secara resmi mengeluarkan surat No. B-1018/Un.10.0/R/PP.00.9/04/2017 tentang Himbauan kepada para Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk: 1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan asas Pancasila, UUDN RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Melakukan upaya nyata pencegahan terhadap masuknya paham anti-NKRI dan anti-Pancasila di kalangan civitas akademika UIN Walisongo. 3. Melakukan pembinaan secara rutin bagi dosen dan pegawai agar tetap setia serta teguh menjaga NKRI dalam bingkia kebhinnekaan. 4. Semua dosen supaya membina dan mendidik mahasiswa tentang cinta tanah air dan persatuan bangsa. 5. Tidak memberi ijin kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa berorganisasi yang bermaksud mengembangkan paham anti NKRI dan anti Pancasila. 6. Tidak memberikan ijin penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan yang berpaham anti NKRI dan anti Pancasila.
Saudaraku, sikap tegas dan upaya pencegahan tersebut, sebagai antisipasi atau sadd al-dzari’ah. Karena itu, apabila ada yang mempersoalkan tentang kebebasan mimbar akademik, juga perlu ada tafsir atau penjelasan, sehingga secara yuridis akademik juga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dicermati secara mendalam, edaran tersebut, juga sebagai upaya mencegah terjadinya faham sekuler di kampus UIN Walisongo. Dengan kalimat yang lebih vulgar lagi, tidak ada ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Tidak ada radikalisme agama dan tidak ada radikalisme sekuler, ynag belakangan ini juga ikutan marak. Apalagi yang menyampaikan agar agama tidak dibawa-bawa ke dalam urusan politik, adalah orang yang mempunyai posisi dna kedudukan penting, tentu sangat disayangkan.
Dalam paradigma hubungan agama dan negara, tampaknya ada tiga model, pertama, integralistik, kedua, simbiotik, dan ketiga, sekularistik. Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologinya, tampaknya yang cocok adalah model simbiotik. Antara agama dan negara tidak dipisahkan tetapi juga tidak menyatu. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Ini sejalan dengan pesan-pesan substantif Piagam/Dustur/Mitsaq Madinah yang meletakkan nilai-nilai penting bagi pengembangan masyarakat madany (civil society) seperti: konsep umat untuk semua etnis dan suku, persamaan (equality before the law), persaudaraan (ukhuwah, brotherhood), keadilan (‘adalah/justice), toleransi (tasamuh/tolerant), hidup bersama berdampingan, saling menghormati, dan tolong menolong.
Dalam negara Pancasila layaknya hanya boleh dihuni oleh orang yang mengakui dan loyal pada NKRI dan Pancasila. Yakni, orang yang berketuhanan Yang Maha Esa. Orang yang berpaham ateis, anti tuhan tidak patut menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga orang yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Orang-orang yang berprilaku tidak manusiawi dan tidak beradab tidak layak menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga orang yang tidak menjaga persatuan Indonesia, apakah itu kelompok separatis, atau kelompok yang mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, lebih baik dipersilahkan meninggalkan NKRI ini. Sebagai rakyat Indonesia, dalam mengelola kedaulatan negara ini, rakyat lah yang berkuasa dengan menggunakan paradigma permusyaratan perwakilan. Inilah yang perlu perenungan kembali oleh para pemimpin negara ini. Karena permusyawaratan perwakilan telah makin menipis, tergantikan dengan model voting. Bahkan model pemilihan kepala daerah yang hanya ada satu pasangan calon pun harus dipertandingkan dengan kotak kosong. Meskipun secara yuridis formal dan proses demokrasi dibenarkan, tetapi dari nalar permusyawaratan, ini tidak masuk akal. Anehnya lagi faktanya, kotak kosong pun dapat suara 25,3 % dari total suara yang masuk. Naif memang!
Saudaraku, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu merenungkan bersama Firman Allah :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الحجرات ١٣
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya jamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat:13).
Ayat tersebut menegaskan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya adalah, bahwa kita yang dikehendaki Allah lahir, hidup, berkarya, dan nantinya akan menghadap Allah di bumi, atau tanah air Indonesia, adalah bagian dari skenario-Nya. Ini yang harus kita syukuri, jaga, rawat dengan baik, dan kita perhatikan. Mengapa, Indonesia adalah “irisan” surga yang ditampakkan di dunia ini. Negara yang dilalui garis Katulistiwa, kekayaan alam berlimpah, musim berganti, negara kepulauan yang kaya kehidupan nabati dan hayawani, dan negara maritim yang kaya dengan hasil lautnya. Mereka yang masih bermimpi ingin merubah Pancasila, boleh jadi adalah manusia-manusia yang tidak pandai mensyukuri nikmat dan anugrah Allah.
Rasulullah saw tidak pernah mengajarkan soal bentuk negara, karena memang di dunia ini, faktanya ada kerajaan (kingdom) seperti Arab Saudi, Yordania, Inggris, Belanda, ada  Republik seperti Mesir, China, dan Federal seperti Amerika. Karena itu, NKRI ini asalah bagian dari anugrah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Tentu anugrah tersebut harus diperjuangkan dengan pengorbanan nyawa, darah, dan harta benda. Karena kebaikan itu harus diperjuangkan. Ibaratnya, menanam padi rumputnya pasti ikut tumbuh, akan tetapi ketika tidak menanam padi, kita tidak akan pernah punya hatapan akan panen padi.
Mengakhiri tulisan ini, mari kita renungkan bersama ayat berikut:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
“Dan orang-orang yang berjihad (bekerja/berusaha keras) untuk mencari keridhaan Kamk, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Ankabut:69).
Saudaraku, semoga kita warga NKRI mau dan mampu mensyukuri nikmat dan anugrah Allah, kita jaga, rawa, dan pertahankan agar kita dapat beribadah kepada Allah ‘Azza wa Jalla, karena tujuan diciptakannya kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah, dengan berbuat yang bermanfaat bagi orang lain.
ان اريد الا الا صلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله
Allah a’lam bi al-shawab.
Wassakamualaikum wrwb.
Ngaliyan Semarang, 12/4/2017.

Check Also

ZONASI, MENTAL SKTM, DAN GENERASI MILLENIAL

Dua minggu terakhir ini, perhatian kita tersedot pada isu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) orang tua akibat dari sistem rayonisasi atau zonasi penerimaan siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah secara serentak di seluruh Indonesia. News.detik.com merilis (Sabtu,7/7/2018) bahwa 100 persen pendaftar yang lolos di SMK Negeri 1 Blora bermodal SKTM. Masih dalam versi detik.com (9/7/2018) merilis, bahwa  ada 78 ribu pendaftar sekolah di Jawa Tengah mengguakan SKTM Palsu. Persisnya 78.065 pendaftar menggunakan SKTM padahal mereka tergolong keluarga mampu. Ini kalau meminjam istilah “millenial”-nya, keluarga model mereka itu, “sumaker” alias maaf tidak enak, “sugih macak kere”.  Merespon berita ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melakukan “sidak” atau inspeksi mendadak, dan langsung mencoret mereka. Sementara yang mendaftar di SMA Negeri, yang menggunakan SKTM ada 62.456 orang, yang benar-benar tidak mampu ada 26.025 pendaftar. Di SMK Negeri, ada 86.436 pendaftar, yang menggunakan SKTM dan yang lolos 44.320 pendaftar. Tema yang sangat bagus, indah, dan strategis, di tengah makin “rusaknya” atau “parahnya” mentalitas miskin sebagian bangsa ini. Fakta dalam PPDB di atas yang menggunakan SKTM, mengungkit keprihatinan kita yang mendalam.  Jika data tribunnews.com yang dipakai, di mana 35.949 orang dari 62.456 orang menggunakan SKTM palsu, maka jika diprosentase ada sebanyak 57,55 % orang tua yang mendaftarkan anaknya dalam PPDB SMA di Jawa Tengah “lebih senang” mengaku miskin atau tidak mampu. Isu tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut mentalitas atau karakter. Di tengah semangat dan maraknya penguatan pendidikan karakter di masing-masing sekolah, Mendikbud dan Para Petinggi Negara ini, perlu mencari cara, metode, dan pendekatan untuk menanamkan kejujuran kepada peserta didik dan juga para orang tua. Memang tidak mudah sekarang ini, menanamkan kejujuran. Apalagi di tahun politik yang negara kita ini memilih demokrasi langsung atau one man one vote tau satu orang satu suara, berimplikasi pada makin “susahnya” menjadikan kejujuran sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Tampaknya ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Pihak Sekolah dan Pemerintah Provinsi yang menjalankan aturan dari pusat, tidak bisa menolak dan mengelak dari kewajiban melaksanakan Sistem Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Sistem Zonasi yang diatur melalui Peraturan Mendikbud No. 17/2017 dan berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018. Salah satu pernyataan Mendikbud, dengan sistem zonasi, agar semua sekolah menjadi favorit, seakan memang bagus maksudnya. Akan tetapi kalau ditelusuri sesungguhnya ini menafikan dan malawan sunnatuLlah. Boleh jadi vulgarnya, “melawan taqdir”. Karena dunia kompetisi bagi peserta didik menjadi siswa yang berprestasi di sekolah unggul, belakangan ini akan dengan mudah tergusur dan tergeser oleh peserta yang membawa SKTM karena berada di zona sekolah tersebut. Bukan tidak baik, akan tetapi rasanya perlu dievaluasi lagi dan diperbaiki, agar tidak gaduh. Apakah sistem zonasi ini berlaku secara mutlak. Misalnya, sekolah-sekolah SMA yang selama ini difavoritkan masyarakat, akan tetapi berada di tengah-tengah kota di mana warganya sudah tua-tua sementara anak-anak atau cucu-cucunya sudah pindah ke luar kota atau luar daerah, dimungkinkan sekolah tersebut tidak akan menerima peserta didik sesuai dengan kuota yang ditentukan. Mengapa, pertama, karena dan ini sudah tampak nyata, terang benderang, bahwa sistem zonasi pengalaman pertama ini, melahirkan “hiruk-pikuk” munculnya SKTM Palsu. Bukankah jika RT, RW, dan Kelurahan mengeluarkan SKTM Palsu adalah tindakan pidana? Apakah RT, RW, dan Lurah harus menangung risiko dari mengeluarkan SKTM. SKTM-nya benar, akan tetapi “isinya” palsu. Nyatanya ketika mereka yang “palsu” dicoret, tentu setelah divisitasi dan diverifikasi oleh Tim melalui OTS (On The Spot) mereka tidak bisa atau tidak berani memprotesnya. Kedua, mentalitas “miskin” ini timbul, meskipun sebenarnya mereka yang 57,55%  adalah orang-orang yang tergolong mampu, namun mereka merasa “lebih nyaman” mengaku tidak mampu, adalah persoalan serius. Tentu perlu penelitian yang akurat, apakah mereka menggunakan SKTM yang isinya “palsu” karena memang mentalitasnya memang miskin, atau karena “penghargaan SKTM yang berlebihan, sehingga menggeser dan menggusur mereka yang secara intelektualitas lebih tinggi. Ketiga, para peserta didik yang mendaftar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sekarang ini, adalah generasi millenial yang sudah terbiasa transparan, terutama soal informasi jurnal pendaftaran sekolah. Memang ada yang belum terbiasa, apalagi mereka yang “maaf”, memiliki NEM yang tidak begitu bisa dibanggakan. Keempat, bagi kepala sekolah dalam menjalankan PPDB secara online di satu sisi merasa lebih nyaman, karena jurnal pun terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi apalagi “dimainkan”. Akan tetapi sebagian masyarakat apakah itu para “tokoh” atau yang lainnya, terkadang masih belum bisa meninggalkan “budaya” titip dan “bilung” alias “bina lingkungan”. Semoga, mereka yang sempat mendapatkan SKTM namun dicoret karena kenyataannya memang mereka tergolong mampu, mereka akan sadar bahwa sesungguhnya mereka mampu atau “kaya”. Rasulullah saw mendidik, bahwa “orang kaya adalah bukan karena tumpukan harta, akan tetapi orang kaya adalah mereka yang mampu merasa cukup dan mensyukuri anugrah dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Pemberi”. Sederhananya, kaya adalah “kaya hati”. Kepada para orang tua, yang sempat merasa menjadi “orang yang tidak mampu” melalui SKTM, bersyukurlah kepada Yang Memberi Rizqi, insyaa Allah, rizqi Anda akan ditambah. Anak-anak kita ang hidup di era millenial ini, membutuhkan kejujuran dan keteladanan kita sebagai orang tua. Allah a’lam bi sh-shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *