Home / KOLOM DIREKTUR / UIN WALISONGO CEGAH PAHAM ANTI NKRI DAN ANTI PANCASILA

UIN WALISONGO CEGAH PAHAM ANTI NKRI DAN ANTI PANCASILA

Assalamualaikum wrwb.
Saudaraku, mari kita syukuri anugrah Allah, kita ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Semoga Allah senantiasa melindungi seluruh warga bangsa ini menjadi bangsa yang rendah hati, sadar akan kemajemukan bangsanya, mencintai toleransi dan perdamaian. Karena damai itu indah. Karena kemajemukan itu khazanah laksana orkestra yang diramu dari berbagai alat musik yang bentuk, jenis, dan bunyinya berbeda, namun menggaungkan harmoni, keindahan, dan kesyahduan.
Shalawat dan salam mari terus kita lantunkan untuk baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat. Semoga hati kita terus membara dengan api cinta untuk meneladani uswatun hasanah beliau, menjadi manusia yang mampu memberi manfaat kepada umat dan bangsa ini.
UIN Walisongo beberapa waktu lalu (15/3) telah memelopori gerakan Silaturrahim Kebangsaan, Beragam/Berbeda tapi Bersaudara, yang dihadiri para Profesor dan Pimpinan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di Jawa Tengah. Pada tanggal 7 April 2017 UIN Walisongo, setelah mencermati dinamika sosial-politik yang terjadi, maraknya ideologi transnasional yang nati-NKRI dan Anti-Pancasila, secara resmi mengeluarkan surat No. B-1018/Un.10.0/R/PP.00.9/04/2017 tentang Himbauan kepada para Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk: 1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan asas Pancasila, UUDN RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Melakukan upaya nyata pencegahan terhadap masuknya paham anti-NKRI dan anti-Pancasila di kalangan civitas akademika UIN Walisongo. 3. Melakukan pembinaan secara rutin bagi dosen dan pegawai agar tetap setia serta teguh menjaga NKRI dalam bingkia kebhinnekaan. 4. Semua dosen supaya membina dan mendidik mahasiswa tentang cinta tanah air dan persatuan bangsa. 5. Tidak memberi ijin kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa berorganisasi yang bermaksud mengembangkan paham anti NKRI dan anti Pancasila. 6. Tidak memberikan ijin penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan yang berpaham anti NKRI dan anti Pancasila.
Saudaraku, sikap tegas dan upaya pencegahan tersebut, sebagai antisipasi atau sadd al-dzari’ah. Karena itu, apabila ada yang mempersoalkan tentang kebebasan mimbar akademik, juga perlu ada tafsir atau penjelasan, sehingga secara yuridis akademik juga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dicermati secara mendalam, edaran tersebut, juga sebagai upaya mencegah terjadinya faham sekuler di kampus UIN Walisongo. Dengan kalimat yang lebih vulgar lagi, tidak ada ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Tidak ada radikalisme agama dan tidak ada radikalisme sekuler, ynag belakangan ini juga ikutan marak. Apalagi yang menyampaikan agar agama tidak dibawa-bawa ke dalam urusan politik, adalah orang yang mempunyai posisi dna kedudukan penting, tentu sangat disayangkan.
Dalam paradigma hubungan agama dan negara, tampaknya ada tiga model, pertama, integralistik, kedua, simbiotik, dan ketiga, sekularistik. Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologinya, tampaknya yang cocok adalah model simbiotik. Antara agama dan negara tidak dipisahkan tetapi juga tidak menyatu. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Ini sejalan dengan pesan-pesan substantif Piagam/Dustur/Mitsaq Madinah yang meletakkan nilai-nilai penting bagi pengembangan masyarakat madany (civil society) seperti: konsep umat untuk semua etnis dan suku, persamaan (equality before the law), persaudaraan (ukhuwah, brotherhood), keadilan (‘adalah/justice), toleransi (tasamuh/tolerant), hidup bersama berdampingan, saling menghormati, dan tolong menolong.
Dalam negara Pancasila layaknya hanya boleh dihuni oleh orang yang mengakui dan loyal pada NKRI dan Pancasila. Yakni, orang yang berketuhanan Yang Maha Esa. Orang yang berpaham ateis, anti tuhan tidak patut menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga orang yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Orang-orang yang berprilaku tidak manusiawi dan tidak beradab tidak layak menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga orang yang tidak menjaga persatuan Indonesia, apakah itu kelompok separatis, atau kelompok yang mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, lebih baik dipersilahkan meninggalkan NKRI ini. Sebagai rakyat Indonesia, dalam mengelola kedaulatan negara ini, rakyat lah yang berkuasa dengan menggunakan paradigma permusyaratan perwakilan. Inilah yang perlu perenungan kembali oleh para pemimpin negara ini. Karena permusyawaratan perwakilan telah makin menipis, tergantikan dengan model voting. Bahkan model pemilihan kepala daerah yang hanya ada satu pasangan calon pun harus dipertandingkan dengan kotak kosong. Meskipun secara yuridis formal dan proses demokrasi dibenarkan, tetapi dari nalar permusyawaratan, ini tidak masuk akal. Anehnya lagi faktanya, kotak kosong pun dapat suara 25,3 % dari total suara yang masuk. Naif memang!
Saudaraku, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu merenungkan bersama Firman Allah :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الحجرات ١٣
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya jamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat:13).
Ayat tersebut menegaskan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya adalah, bahwa kita yang dikehendaki Allah lahir, hidup, berkarya, dan nantinya akan menghadap Allah di bumi, atau tanah air Indonesia, adalah bagian dari skenario-Nya. Ini yang harus kita syukuri, jaga, rawat dengan baik, dan kita perhatikan. Mengapa, Indonesia adalah “irisan” surga yang ditampakkan di dunia ini. Negara yang dilalui garis Katulistiwa, kekayaan alam berlimpah, musim berganti, negara kepulauan yang kaya kehidupan nabati dan hayawani, dan negara maritim yang kaya dengan hasil lautnya. Mereka yang masih bermimpi ingin merubah Pancasila, boleh jadi adalah manusia-manusia yang tidak pandai mensyukuri nikmat dan anugrah Allah.
Rasulullah saw tidak pernah mengajarkan soal bentuk negara, karena memang di dunia ini, faktanya ada kerajaan (kingdom) seperti Arab Saudi, Yordania, Inggris, Belanda, ada  Republik seperti Mesir, China, dan Federal seperti Amerika. Karena itu, NKRI ini asalah bagian dari anugrah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Tentu anugrah tersebut harus diperjuangkan dengan pengorbanan nyawa, darah, dan harta benda. Karena kebaikan itu harus diperjuangkan. Ibaratnya, menanam padi rumputnya pasti ikut tumbuh, akan tetapi ketika tidak menanam padi, kita tidak akan pernah punya hatapan akan panen padi.
Mengakhiri tulisan ini, mari kita renungkan bersama ayat berikut:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
“Dan orang-orang yang berjihad (bekerja/berusaha keras) untuk mencari keridhaan Kamk, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Ankabut:69).
Saudaraku, semoga kita warga NKRI mau dan mampu mensyukuri nikmat dan anugrah Allah, kita jaga, rawa, dan pertahankan agar kita dapat beribadah kepada Allah ‘Azza wa Jalla, karena tujuan diciptakannya kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah, dengan berbuat yang bermanfaat bagi orang lain.
ان اريد الا الا صلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله
Allah a’lam bi al-shawab.
Wassakamualaikum wrwb.
Ngaliyan Semarang, 12/4/2017.

Check Also

MA’HAD ‘ALY TBS: MENYEMAI AHLI FALAK YANG ASTRONOM

Assalamualaikum wrwb. Al-hamdu liLlah wa sy-syukru liLlah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Marilah kita syukuri anugrah dan pertolongan Allah, hanya karena dengan kasih sayang dan pertolongan Allah kita sehat afiat dan dapat melaksanakan aktivitas kita hari ini. Shalawat dan salam mari kita senandungkan pada Baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia dan istiqamah meneadani beliau.  Semoga semua urusan kita diberi kemudahan oleh Allah dan kelak di akhirat kita mendapat syafaat beliau. Saudaraku, kemarin Sabtu, 20 Rajab 1439 H bertepatan dengan 7/4/2018 M saya mendapat kehormatan untuk ikut menyaksikan peyerahan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, tentang persetujuan Pesantren TBS (Tasywiquth Thullab Salafiyah) sebagai penyelenggara Program Pendidikan Ma’had ‘Aly. Nama TBS – memang unik – karena kepanjangannya “tidak simetris” karena T diambil dari huruf “ta” dari kata “tasywiq” dan B diambil huruf terakhir kata “thullab” bentuk jama’ dari kata “thalib” yang artinya murid, siswa, atau peserta didik dalam bahasa sekarang. Seingat saya, saat saya masih menjadi “santri” huruf S itu singkatan dari kata “school” yang artinya sekolah atau madrasah. Dalam perjalanannya, huruf S ini diambil dari huruf “sin” dari kata salafiyah, yang artinya madrasah. Kata “Tasywiqu th-Thullab Salafiyah” artinya “Bronto – atau intellectual curiousity– nya Santri yang berpendidikan Salafiyah”. Salafiyah juga dalam penggunaan keseharian berbeda dengan “Salafi”.  TBS merancang dan mengelola pendidikan meskipun pada dasarnya adalah madrasah formal atau klasikal, namun desain kurikulum dan tata kelolanya, mengikuti model pondok pesantren. Saya sendiri, belajar di TBS ini selama “tujuh” tahun dengan sistem dan model yang unik juga. Setelah lulus SD dan MI di Kampung, didaftarkan di TBS. Test kemampuan dimulai dengan materi test kelas empat  MI, hari itu juga diumumkan. Besok paginya, test kemampuan untuk kelas lima, siangnya langsung diumumkan. Berarti lolos kelas 5. Besok paginya diikutkan test kemampuan kelas enam, sayang belum beruntung. Akhirnya “harus” mengikuti pelajaran dari kelas lima. Setelah satu semester, dievaluasi, dan ini yang menarik, saya diperintahkan untuk “naik kelas” di pertengahan tahun, ke kelas enam. Pendek cerita, al-hamdu liLlah, saya dinyatakan mampu melewati kelas enam MI TBS dan lulus dengan mendapat peringkat satu. Saya menerima hadiah dan senang sekali, yakni kitab “Riyadlu sh-Shalihin” dan “Sarung” yang hingga kini tidak terlupakan. Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah saya selesaikan secara normal enam tahun. Namanya juga Salafiyah, kurikulumnya, dari MI ilmu nahwunya belajar Ajrumiyah – terkenalnya Jurumiyah  – dan ‘Imrithy. Pada Tsanawiyah imu nahwu sudah harus menghafal nadham “Alfiyah” atau seribu nadham yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik. Di Madrasah Aiyah, ilmu nahwu sudah menggunakan Syarah atau Komentar atas Alfiyah Ibn Malik, yaitu Ibnu ‘Aqil. Saya tidak sebutkan semuanya, karena dengan kitab-kitab yang menjadi maraji’ pembelajaran ilmu Nahwu tersebut, sudah terbayang model dan sistem pendidikannya, dan seperti apa lulusannya.  Maaf, ini bukan kalimat “kesombongan” karena insyaa Allah, saya tidak ada potongan “sombong”, apalagi saya sadar ilmu saya sangat tidak seberapa. Saudaraku, Ma’had ‘Aly TBS menurut data Direktorat PD Pontren Kementerian Agama adalah yang ke 27, dan memilih spesialisasi atau takhashshush Ilmu Falak. Maka, selain penyerahan SK, juga digelar Halaqah Falakiyah dengan tagline “Merawat Tradisi Menebar Innovasi”. Selain karena alasan Ilmu Falak selama ini makin “langka” peminatnya. Bahkan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, sejak ada program Beasiswa 5.000 Doktor di Kementerian Agama, distingsinya adalah menyiapkan Doktor Ilmu Falak. Bahkan di tahun 2017, hanya terisi 7 mahasiswa. Untung saja Pascasarjana UIN Walisongo membuka konsentrasi baru Manajemen Halal dan Hukum Keluarga, jadinya “kuotanya” terpenuhi. Ma’had ‘Aly TBS juga pada saatnya akan menyuplai calon mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo tentu kalau sudah meluluskan. Pada saat saya masih di MTs, TBS sudah mengajarkan ilmu Falak dan di antaranya  mengoperasikan rubu’ mujayyab. Di TBS sangat dikenal KH Turaihan Ajhury asy-Syarafy al-Falaky, ahli falak sangat terkenal di jagad Indonesia, terutama kalender atau almanak Menara Kudus yang khas. Juga ada KH Abdul Jalil, dan masih ada beberapa ahli falak lainnya. Sebagai alumnus TBS, tidak ada kata lain kecuali mengapresiasi dan menyambut positif terselenggaranya Ma’had ‘Aly TBS ini. Kebetulan saya masih diamanati sebagai Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, yang mengelola program doktor ilmu falak, kehadiran Ma’had ‘Aly bisa menjaid mitra. Memang bagi program S1 Ilmu Falak  Fakultas Syariah dan Hukum, bisa saja ditafsiri sebagai “pesaing baru”, apalagi dengan basik yang berbeda. UIN basiknya lebih variatif, sementara di TBS rasanya “wajib” berbasis pesantren. Maka tafsirnya, musti dengan kompromi atau “al-jam’u wa t-taufiq” atau menyatukan dan mengompromikan. Dalam dunia bisnis, suatu “produk” semakin banyak produsen atau yang menjajakan, maka produk tersebut adalah produk yang menjadi kebutuhan penting. Karena itu, tidak perlu ada komentar yang tidak perlu, karena dunia pendidikan apalagi untuk menyiapkan ahli falak di dunia Indonesia ini, masih sangat diperlukan. Kalau ada pertanyaan, apakah setelah ada lulusan Ma’had ‘Aly TBS yang ahli falak rasa astrnom, apakah kemudian tidak ada lagi perbedaan dalam penentuan awal Ramadlan, awal Syawwal, dan awal Dzulhijah? Ini pertanyaan kritis tetapi jawabnya tidak mudah. Karena ini seperti pertanyaan maaf, “apakah tambahnya lulusan akpol, akmil, dan sarjana lainnya, akan berkorelasi menurunkan angka kriminalitas, gerakan separatis, atau problematika sosial lainnya”? Soal penentuan awal bulan Qamariyah, di Indonesia ini, tampak indahnya justru karena ada perbedaan itu. Mengapa, karena “instrumen test” kematangan berdemokrasi dan bertoleransi tampak matang dengan perbedaan itu. Dalam soal ibadah dan internal sesama kaum Muslim saja, bisa berjalan dengan baik, apalagi dengan penganut agama lain. Tentu ini, harus difahami dan dimaknai secara cerdas. Karena meskipun dalilnya sama, Al-Qur’an dan Sunnah yang dijadikan sumber dan rujukan sama, namun metode pemahamannya berbeda, akan menghasilkan rumusan atau formulasi hukum yang berbeda. Apalagi jika sudah ada pertimbangan di luar akademik dan keagamaan, maka tentu akan lebih variatif lagi. MUI sudah mensosialisasikan kaidah yang sangat dikenal, “hukm al-hakim ilzam wa yarfa’u l-khilaf” artinya “putusan hukum pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat”. Itu teorinya, namun dalam kenyataannya, dengan dalih soal keyakinan karena terkait dengan amaliyah keagamaan, maka pemerintah juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali merawat dan memelihara perbedaan tersebut, agar tetap menjadi rahmat dan kasih sayang. Yang terakhir ini pun, didasari kaidah selain “ikhtilafu ummati rahmah” artinya “perbedaan pedapat ummatku adalah kasih sayang”, juga ada kaidah “man lam yasyumma raihata l-khilaf lam yasyumma raihata l-fiqh” artinya “barang siapa tidak mampu mencium aroma perbedaan pendapat, berarti ia tidak mampu mencium aroma fiqh”. Yang terpenting, bagaimana kita mampu melakukan “literasi” dan mendewasakan umat kita, agar makin terbiasa dan terbudaya dengan perbedaan, sehingga kesimpulannya adalah “sepakat dalam perbedaan” atau “berbeda dengan kesepakatan”. Selamat Ma’had ‘Aly TBS, almamaterku, semoga Allah senantiasa melapangkan jalan “rizqimu” dan menggelar keberkahan padamu, untuk menyiapkan generasi Ahli Falak Rasa Astronom, atau Astronom yang Ahli Agama”. Selamat “merawat tradisi dan menebar innovasi”. Tekadmu dan kerja kerasmu, ditunggu umat. Jadilah yang terbaik dan paling member banyak manfaat. Sudah saatnya dari pondok pesantren, yang akan menjadi leader bangsa ini di masa depan. Allah a’lam bi sh-shawab. Wassalamualaikjm wrwb. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *