Home / BERANDA / Bom 3 Gereja

Bom 3 Gereja

Tanggal 13 Mei 2018
BOM 3 Gereja
Oleh: Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’i

Tanggal 13 Mei 2018 pukul 6.30 hingga 7.45 telah terjadi rentetan bom di tiga gereja di Surabaya, peristiwa ini tidak hanya menjadi duka bagi korban, melainkan duka bagi negeri ini yang sedang menggalang ukhuwah (persaudaraan) sesame anak bangsa, peristiwa ini juga merupakan pukulan bagi pemerintah atas lolosnya pengawalan intelejen dalam mengawasi gerak gerik kelompok radikal yang semakin lama semakin gencar melakukan aksi terror di negri ini.
Beberapa aksi yang dilakukan kelompok atas nama ajaran yang menghalalkan cara ini untuk meraih tujuan serta kebahagiaan di akhir nanti merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan ajaran agama manapun, termasuk Islam. Beberapa symbol dan ajaran Islam digunakan secara instan untuk melakukan tindakan kejam kepada sesama manusia, padahal perang yang di dalamnya terdapat manusia yang saling membunuhpun diatur dalam Islam hanya saat diserang, di medan perang, kemudian ikrar perang itupun harus dari komando kepala pemerintahan serta berbagai kaedah perang yang harus dipatuhi, seperti tidak menyerang sipil (yang tidak ikut berperang, seperti perempuan dan anak-anak). Sekali-lagi, hal-hal tersebut-pun dalam konteks perang, sementara melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang tidak memerangi mereka merupakan kejahatan kemanusiaan.
Tugas manusia adalah berdakwah bukan menghakimi, sebagaimana Rasulullah Saw pun untuk membangun masyarakat Jahiliyyah menuju masyarakat tamaddun (berperadaban) bukan dengan pemaksaan, beliau dengan sabar bahkan terhadap cercaan, hinaan hingga penganiayaanpun dibalas dengan pemaafan. Demikian pula saat berkuasa di Madinah, perang yang diserukan Nabi Saw semata-mata untuk menjaga keutuhan negara yang dipimpinnya dari serangan pihak-pihak luar Madinah.
Di era IT ini, pemanfaatan media social untuk mempengaruhi massa cukup efektif, terlebih kalangan muda bahkan anak-anak yang tidak pernah meninggalkan smartphone nya, mampu menangkap berbagai informasi tanpa filter yang cukup, sehingga sangat mungkin untuk mempengaruhi cara paham dan bertindak yang lepas dari control orang tuanya, guru-gurunya hingga masyarakat.
Dampak negative IT ini harus kita imbangi penyebaran informasi yang baik-baik, sehingga akan mendominasi peredaran informasi di alam maya oleh berita-berita yang lebih mendamaikan, menyejukkan serta mempererat ukhuwah di antara sesama umat manusia khususnya warga Indonesia yang sejak awal dibangun atas dasar kebhinnekaan.
Mari kita mulai dengan gerakan teliti berita, stop share berita hoax ataupun berita yang berdampak memecah belah umat, seperti hate speech, terror dan lainnya, laporkan penyebaran berita yang membahayakan dan segera delete postingan yang tidak bermanfaat maupun yang Hoax. Semoga dengan gerakan ini kita ikut menyumbang proses penyebaran kedamaian di berbagai tempat setidaknya mengimbangi berita anti damai, syukur bisa mendominasi atau mengalahkan penyebaran berita anti damai tersebut. Stop bom bunuh diri maupun teror lainnya, Salam damai untuk semua, damai untuk negeri ini.

Check Also

ZONASI, MENTAL SKTM, DAN GENERASI MILLENIAL

Dua minggu terakhir ini, perhatian kita tersedot pada isu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) orang tua akibat dari sistem rayonisasi atau zonasi penerimaan siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah secara serentak di seluruh Indonesia. News.detik.com merilis (Sabtu,7/7/2018) bahwa 100 persen pendaftar yang lolos di SMK Negeri 1 Blora bermodal SKTM. Masih dalam versi detik.com (9/7/2018) merilis, bahwa  ada 78 ribu pendaftar sekolah di Jawa Tengah mengguakan SKTM Palsu. Persisnya 78.065 pendaftar menggunakan SKTM padahal mereka tergolong keluarga mampu. Ini kalau meminjam istilah “millenial”-nya, keluarga model mereka itu, “sumaker” alias maaf tidak enak, “sugih macak kere”.  Merespon berita ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melakukan “sidak” atau inspeksi mendadak, dan langsung mencoret mereka. Sementara yang mendaftar di SMA Negeri, yang menggunakan SKTM ada 62.456 orang, yang benar-benar tidak mampu ada 26.025 pendaftar. Di SMK Negeri, ada 86.436 pendaftar, yang menggunakan SKTM dan yang lolos 44.320 pendaftar. Tema yang sangat bagus, indah, dan strategis, di tengah makin “rusaknya” atau “parahnya” mentalitas miskin sebagian bangsa ini. Fakta dalam PPDB di atas yang menggunakan SKTM, mengungkit keprihatinan kita yang mendalam.  Jika data tribunnews.com yang dipakai, di mana 35.949 orang dari 62.456 orang menggunakan SKTM palsu, maka jika diprosentase ada sebanyak 57,55 % orang tua yang mendaftarkan anaknya dalam PPDB SMA di Jawa Tengah “lebih senang” mengaku miskin atau tidak mampu. Isu tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut mentalitas atau karakter. Di tengah semangat dan maraknya penguatan pendidikan karakter di masing-masing sekolah, Mendikbud dan Para Petinggi Negara ini, perlu mencari cara, metode, dan pendekatan untuk menanamkan kejujuran kepada peserta didik dan juga para orang tua. Memang tidak mudah sekarang ini, menanamkan kejujuran. Apalagi di tahun politik yang negara kita ini memilih demokrasi langsung atau one man one vote tau satu orang satu suara, berimplikasi pada makin “susahnya” menjadikan kejujuran sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Tampaknya ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Pihak Sekolah dan Pemerintah Provinsi yang menjalankan aturan dari pusat, tidak bisa menolak dan mengelak dari kewajiban melaksanakan Sistem Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Sistem Zonasi yang diatur melalui Peraturan Mendikbud No. 17/2017 dan berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018. Salah satu pernyataan Mendikbud, dengan sistem zonasi, agar semua sekolah menjadi favorit, seakan memang bagus maksudnya. Akan tetapi kalau ditelusuri sesungguhnya ini menafikan dan malawan sunnatuLlah. Boleh jadi vulgarnya, “melawan taqdir”. Karena dunia kompetisi bagi peserta didik menjadi siswa yang berprestasi di sekolah unggul, belakangan ini akan dengan mudah tergusur dan tergeser oleh peserta yang membawa SKTM karena berada di zona sekolah tersebut. Bukan tidak baik, akan tetapi rasanya perlu dievaluasi lagi dan diperbaiki, agar tidak gaduh. Apakah sistem zonasi ini berlaku secara mutlak. Misalnya, sekolah-sekolah SMA yang selama ini difavoritkan masyarakat, akan tetapi berada di tengah-tengah kota di mana warganya sudah tua-tua sementara anak-anak atau cucu-cucunya sudah pindah ke luar kota atau luar daerah, dimungkinkan sekolah tersebut tidak akan menerima peserta didik sesuai dengan kuota yang ditentukan. Mengapa, pertama, karena dan ini sudah tampak nyata, terang benderang, bahwa sistem zonasi pengalaman pertama ini, melahirkan “hiruk-pikuk” munculnya SKTM Palsu. Bukankah jika RT, RW, dan Kelurahan mengeluarkan SKTM Palsu adalah tindakan pidana? Apakah RT, RW, dan Lurah harus menangung risiko dari mengeluarkan SKTM. SKTM-nya benar, akan tetapi “isinya” palsu. Nyatanya ketika mereka yang “palsu” dicoret, tentu setelah divisitasi dan diverifikasi oleh Tim melalui OTS (On The Spot) mereka tidak bisa atau tidak berani memprotesnya. Kedua, mentalitas “miskin” ini timbul, meskipun sebenarnya mereka yang 57,55%  adalah orang-orang yang tergolong mampu, namun mereka merasa “lebih nyaman” mengaku tidak mampu, adalah persoalan serius. Tentu perlu penelitian yang akurat, apakah mereka menggunakan SKTM yang isinya “palsu” karena memang mentalitasnya memang miskin, atau karena “penghargaan SKTM yang berlebihan, sehingga menggeser dan menggusur mereka yang secara intelektualitas lebih tinggi. Ketiga, para peserta didik yang mendaftar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sekarang ini, adalah generasi millenial yang sudah terbiasa transparan, terutama soal informasi jurnal pendaftaran sekolah. Memang ada yang belum terbiasa, apalagi mereka yang “maaf”, memiliki NEM yang tidak begitu bisa dibanggakan. Keempat, bagi kepala sekolah dalam menjalankan PPDB secara online di satu sisi merasa lebih nyaman, karena jurnal pun terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi apalagi “dimainkan”. Akan tetapi sebagian masyarakat apakah itu para “tokoh” atau yang lainnya, terkadang masih belum bisa meninggalkan “budaya” titip dan “bilung” alias “bina lingkungan”. Semoga, mereka yang sempat mendapatkan SKTM namun dicoret karena kenyataannya memang mereka tergolong mampu, mereka akan sadar bahwa sesungguhnya mereka mampu atau “kaya”. Rasulullah saw mendidik, bahwa “orang kaya adalah bukan karena tumpukan harta, akan tetapi orang kaya adalah mereka yang mampu merasa cukup dan mensyukuri anugrah dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Pemberi”. Sederhananya, kaya adalah “kaya hati”. Kepada para orang tua, yang sempat merasa menjadi “orang yang tidak mampu” melalui SKTM, bersyukurlah kepada Yang Memberi Rizqi, insyaa Allah, rizqi Anda akan ditambah. Anak-anak kita ang hidup di era millenial ini, membutuhkan kejujuran dan keteladanan kita sebagai orang tua. Allah a’lam bi sh-shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *