STUNTING, GENERASI EMAS, DAN PROGRAM KKBBK
Hari ini Rabu, 22/3/2018 saya mendapat kehormatan menjadi moderator dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (PKKBPK) Tingkat Provinsi Tahun 2018 yang dihadiri oleh Prof Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri yang akan menyampaikan pidato kunci “Pengentasan Kemiskinan Membangun Keluarga Sejahtera di Jawa Tengah”. Panelis yang akan presentasi adalah Bupati Purworejo R. Agus Bastian dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Banyak kasus anak terkena stunting atau badan pendek di Indonesia. Menurut Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Anung Sugihantono, M.Kes, tahun 2017 dari 170.000 balita di 514 kota di tanah air, usia 0-59 bulan, balita sangat pendek sebanyak 9,8% balita pendek 19,8%, dan balita normal 70,4 %. Angka 29,6 % balita yang termasuk katagori stunting atau berbadan pendek dari usianya, yang tentu membutuhkan sentuhan kebijakan.
Angka tersebut, menunjukkan bahwa angka anak-anak terkena stunting sebanyak 29,6% ini berasal dari keluarga yang sejak masih dalam kandungan mereka ini diduga mengalami masalah kurang gizi. Mari kita bandingkan dengan data statistik berapa kepala keluarga (KK) yang termasuk keluarga miskin di negeri ini.
Di Jawa Tengah saja, masih ada sebanyak 10.632 keluarga miskin menerima kartu Jateng Sejahtera (KJS) selama 2017. Bahkan masih ada sekitar 13 ribu lebih sedikit warga Jawa Tengah yang butuh bantuan khusus karena belum tercover oleh KJS ini. Di Indonesia, menurut rilis tempo.co.jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di lndonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan.
Apabila angka 27,77 juta ini atau 10,70% dibagi 3,9 maka ketemu angka 7.120 KK yang berpotensi mengalami stunting. Ini besar kemungkinan adalah implikasi ikutan dari perkawinan usia dini. Peneliti Mahasiswa Program Magister Kriminologi Peminatan Perlindungan Anak, Reni Kartikawati, menjelaskan dari data 2016, sebanyak 22.000 perempuan muda di Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah terutama terjadi di pedesaan sebesar 0,03 persen. Selain itu, usia kehamilan umur remaja yakni dari usia 15-19 tahun sebesar 1,97 persen. Data ini menunjukkan, angka pernikahan anak di Indonesia tertinggi ke dua di ASEAN. Ini tentu membutuhkan penyuluhan dan penyadaran.
Di Jawa Tengah sendiri, angka pernikahan dini masih cukup tinggi dan memprihatinkan. Hingga September 2016 sedikitnya 3.876 pasangan menikah kendati belum cukup usia atau di bawah 18 tahun. Kepala perwakilan BKKBN Jawa Tengah Wagino mengungkapkan, data tersebut diperoleh dari laporan seluruh kabupaten/kota. Umumnya pemicu pernikahan dini ini adalah masalah ekonomi dan hamil di luar nikah. “Sejauh ini sudah 3.876 pasangan yang menikah kendati belum cukup usia. Kita tidak bisa melarang karena keadaan yang memaksa. Mereka meminta rekomendasi agar bisa menikah walau masih di bawah umur. Pernikahan dini tersebut turut menyumbang tingginya angka kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Sepanjang 2016 tercatat 358 kasus kematian dalam setiap 100.000 kelahiran bayi. Bahkan masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini, karena ingin segera “lepas tanggung jawab ekonomi”-nya pada anak mereka. Persoalan lain yang dihadapi anak-anak kita yang kita siapkan menjadi generasi emas, masih menghadapi juga isu-isu kekerasan, LGBT, kekerasan terhadap anak lainnya.
KKBPK : Suatu Keniscayaan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBBK) merupakan suatu keniscayaan. Mengapa, karena laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali akan menambah krusial. Karena generasi berencana (genre) juga perlu disiapkan. Hindari 4 T, yakni tidak melahirkan terlalu muda, tidak terlalu banyak (anak), tidak terlalu rapat (jarak kelahiran) dan tidak terlalu tua. Insyaa Allah dengan program hindari 4 T tersebut, bakal sukses. Kalau perencanaan itu sudah dipahami masyakarat, itu saja sudah sangat mendukung program KKBBK.
Yang menjadi kewajiban kita, terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terutama kepada warga yang secara ekonomi membutuhkan perhatian atau miskin. Mereka membutuhkan afirmasi, edukasi, dan advokasi agar mendapatkan prioritas dan perhatian. Bahkan jika memungkinkan, bukan hanya sekedar KIE, tetapi perlu langkah kebijakan afirmatif dari pemerintah yang mengelola anggaran. Saya “memprovokasi” Baznas supaya membuat program khusus untuk memperhatikan mereka secara khusus. Mengapa? Anak-anak yang berkualitas hanya bisa lahir dari keluarga yang berkualitas. Sudah barang tentu jika dari APBN dan APBD tentu akan lebih baik. Karena jika pemerintah gagal, maka pasti akan berdampak pada saat terjadi bonus demografi yang sudah di depan mata. BKKBN juga bisa berkomunikasi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial di Provinsi atau Kabupaten/Kota dan para Pengelola Panti Asuhan, agar ada program khusus untuk membekali program KKB BK di panti asuhan.
Karena generasi emas hanya bisa disiapkan dari keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Karena itu, pilihan merencanakan keluarga (KB) dalam rangka merencanakan dan mengatur keluarga yang berkualitas, adalah bagian dari realisasi perintah agama. QS. An-Nisa’:9 menegaskan “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.
Masih juga ada persoalan konflik-konflik yang terjadi akibat dari pemahaman agama. Ada sebagian yang cenderung menganggap diri mereka paling benar, dan yang lain salah. Ini akan menjadikan anak-anak bisa dengan mudah melakukan imitasi pemahaman dan sikap keagamaan mereka. Karena itu, untuk menyiapkan generasi moderat, toleran, inklusif, hanya bisa dilahirkan dari keluarga yang memiliki pemahaman agama apapun agamanya, secara moderat, toleran, dan inklusif melalui pembinaan keluarga. Karena pendidikan agama dalam keluarga merupakan fondasi dasar keagamaan yang akan mendasari perjalanan panjang hidup mereka di masa yang aka datang.. Karena itu para tokoh agama, bisa lebih diintensifkan melalui peningkatan volume dan kuantitas penyuluhan di dalam pemahaman agama yang moderat, toleran, inklusif, kepada seluruh masyarakat, sesuai dengan agama masing-masing.
Semoga bangsa Indonesia ini, dan kita para tokoh agama dan tokoh masyarakat, mampu menyiapkan generasi emas yang siap menjadi pemimpin masa depan. Ungkapan berbahasa Arab mengatakan, “syababuna l-yaum rijaluna l-ghad” artinya “generasi muda kita sekarang adalah para pemimpin kita di masa depan”.
Allah a’lam bi sh-shawab.