Home / BERANDA / “MENGGUGAT” PILKADA LANGSUNG

“MENGGUGAT” PILKADA LANGSUNG

Pernyataan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bahwa 90% calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada serentak tahun 2018 yang akan digelar 27 Juni 2018 adalah berpotensi menjadi “tersangka” korupsi (6/3/2018). Menkopolhukam pun menyarankan agar penetapan tersangka pada para calon yang mengikuti pilkada, untuk menghindari kegaduhan, supaya ditunda. Alasannya pun, agak tidak masuk akal, karena KPK biar tidak dianggap memasuki wilayah politik.
Hari ini, Kamis, 15/3/2018 KPK menetapkan AHM calon gubernur Maluku Utara menjadi tersangka pertama di luar OTT (Jawapos, 15/3/2018). Kapolri pun menyatakan akan menunda pemeriksaan calon kepala daerah (cakada) sampai selesai pelaksanaan pilkada. Tampaknya, KPK sebagai lembaga independen, yang extra ordinary body, menempatkan saran Menkopolhukam dan pernyataan Kapolri sebagai saran. Ini sekaligus sebagai “sindiran” atau bahkan “tamparan” pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini memutuskan bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif. KPK sendiri menilai putusan MK tersebut sebagai inkonsisten.
        Pada tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia dan Pusat di Pesantren Cipasung Tasikmalaya, sudah pernah mengusulkan supaya pilkada langsung yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditinjau kembali.
       Alasannya, praktik demokrasi satu orang satu suara atau one man one vote ini, meskipun dalam teori politik disebut sebagai fox populi fox dei atau “suara rakyat suara Tuhan”, dalam kenyataannya lebih banyak madharatnya katimbang mashlahatnya. Karena boleh jadi suara Tuhan, dibajak oleh “transaksi-transaksi” politik guna meraih kursi kepala daerah. Kalau pun akhirnya, “kursi panas” itu diraih, KPK tidak lama lagi akan menjeratnya dengan OTT.
       Karena untuk maju pilkada biayanya sangat mahal, maka begitu “walimah politik” kemenangan pilkada usai, maka ancang-ancang untuk menyiapkan “pundi-pundi” mengembalikan modal pun disiapkan. Modusnya, KPK dan publik  pun sudah “hafal”, ini bukan suudhan. Mudah-mudahan tidak. Setengah tahun, pejabat eselon diroling. Di situlah, tawar menawar “harga jabatan” dijalankan. “Loyalitas” dan “patungan iuran” guna mempercepat break event point alias BEP pun, tidak bisa dihindari.
       Pejabat yang eksisting, namun “tidak loyal” pada kepala daerah yang baru, meskipun kompeten dan kapabel, boleh jadi harus menyingkir atau distaf ahlikan. Di sinilah, tafsir loyalitas yang harusnya kepada lembaga dan negara, beralih menjadi loyalitas personal. Setengah tahun lagi, diadakan roling. Dan modus yang sama menjadi “dirutinkan” secara periodik.
       Modus berikutnya, adalah mark up  anggaran di APBD. Tentu ini hanya bisa dimainkan, apabila ada “oknum” ketemu “oknum” yang bisa secara “bergerombol” untuk tidak mengatakan berjamaah, untuk melakukan permufakatan “jahat” demi memuluskan penyimpangan anggaran demi kepentingan pengembalian “modal”.
       Berikutnya, ketika “pembagian proyek” fisik yang pasti dengan biaya besar. Banyak “oknum” kepala daerah yang bahkan memintanya dengan cara “ijon”, karena proyek belum dikerjakan, pi feenya di inta duluan, termasuk untuk tambahan pilkada serentak ini.
       Mengapa, kepala daerah dipilih secara tidak langsung? Sejak pilkada digelar secara langsung pada bulan Juni 2005, implikasinya sangat dahsyat. Biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para  calon kepala daerah, menjadi sangat-sangat mahal, mulai dari “mahar politik”, biaya kampanye, walimah politik, nafkah politik, dan hajatan politik bagi yang maju lagi. Padahal biaya pilkada dari APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak sedikit.
       Data kepala daerah dan atau cakada yang berurusan dengan KPK Secara keseluruhan, sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan, ada 78 kepala derah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya (kompas.com, 19/9/2017). Belum pejabat-pejabat eselon yang banyak juga ikut terkena OTT KPK.
Mendagri menyatakan, “selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden ini sudah 33 kepala daerah yang terjerat korupsi. Selama KPK ada sudah 351 kepala daerah yang tertangkap belum lagi anak dan istrinya” (26/9/2017).
       Sebagai bagian dari anak bangsa yang merindukan negeri kita ini yang dulu dikenal religius, fakta tersebut sungguh sangat memilukan. Secara diam-diam anak-anak dan generasi muda kita yang tidak lama lagi akan menjadi pemimpin masa depan, hati dan fikirannya menangis, bahkan mungkin hati mereka “beteriak-teriak” dan galau, mengapa para orang tua kami, tidak memberikan contoh dan pendidikan keteladanan yang baik bagi kami?
       Rekomendasi MUI waktu itu, sebenarnya sudah direspon oleh pemerintah. Pemerintah menyiapkan RUU Pilkada Tidak Langsung, dan sudah disetujui oleh DPR RI tanggal 26 September 2014. Anehnya, Presiden waktu itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada), Kamis (2/10/2014). Alasannya, Perppu ini intinya mengembalikan mekanisme pelaksanaan pilkada tidak langsung melalui DPRD, yang telah disahkan DPR melalui RUU Pilkada, menimbulkan polemik karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihan secara langsung.
       Apakah para pemimpin bangsa ini baik dari parpol atau pemerintahan masih menghendaki pilkada langsung? Ini diperburuk lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan Pilkada 2018 di 19 daerah hanya akan diikuti satu pasang calon atau calon tunggal. Jumlah calon tunggal lawan kotak kosong pada Pilkada tahun ini meningkat dari Pilkada 2017. Pada tahun lalu, dari 101 daerah yang menggelar pilkada, hanya ada sembilan daerah yang diikuti satu pasangan calon.
       Rasanya seandainya kita berfikir cerdas, tidak ada manfaatnya pilkada yang menghabiskan biaya milyaran rupiah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat itu, dihabiskan untuk membiayai pemilihan kotak kosong. Secara formal yuridis memilih kotak kosong adalah sah dan bagian dari sikap politik. Akan tetapi sikap dan nurani politik, mustinya KPU bisa langsung menetapkan pasangan cakada itu sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara definitif. Seperti di Kabupaten Pati tahun 2016 yang lalu, meskipun pilkada digelar dengan biaya Rp 92,5 milyar, kotak kosong ternyata mendapatkan 170.000 suara. Ini ironis demokrasi. Boleh jadi di sembilan daerah yang hanya ada satu pasangan calon, akan mengulang pengalaman yang sama.
       Sila keempat Pancasila menegaskan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Ini mengamanatkan, bahwa kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya dilakukan secara tidak langsung. Usulan MUI waktu itu, calon gubernur, bupati, walikota, dipilih tanpa pasangan wakilnya. Baru setelah terpilih gubernur, bupati, dan walikota definitif, diminta mengajukan calon wakilnya dan dipersilahkan DPRD memberikan pertimbangan, dan gubernur, bupati, atau walikota yang memilih sebagai user yang sehari-hari akan dibantu. Apalagi sudah banyak kasus wakil bupati yang dengan sangat emosional marah-marah di hadapan publik kepada bupatinya saat bupati melantik pejabat eselon.
        Seandainya, dengan pilkada langsung itu menghasilkan pemimpin yang jujur, tidak korup, dan mendatangkan kemakmuran bagi rakyat, kesejahteraan makin merata, tentu tidak perlu digugat soal pilkada langsung. Tampaknya, sudah dengan sangat “telanjang” fata-fakta prilaku korupsi demikian “menggurita” dan mamin mengokohkan dalil Lord Acton, “the power tend to corrupt and the absolut power tend to corrupt absolutely”. Muaranya, demokrasi langsung menjadi “jembatan” yang akan memperkokoh dan berkontribusi bagi “kerusakan” karakter generasi muda ke depan.
        Apakah untuk mengembalikan model demokrasi pilkada ke DPRD sebagai wakil rakyat di daerah sama sekali sudah tertutup rapat? Ataukah musti diajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda tidak khawatir, jangan-jangan MK akan memutuskan bahwa “DPRD” adalah bagian dari “eksekutif” yang karena itu, musti diatur-atur oleh gubernur, bupati, atau walikota? Semoga tahun depan pilkada sudah berubah menjadi pilkada tidak langsung oleh DPRD, demi tidak bertambahnya gubernur, bupati, dan walikota yang terkena OTT oleh KPK.
Allah a’lam bi sh-shawab.
Semarang, 15/3/2018.

Check Also

13 KEMULIAAN ORANG HAJI DARI SAYYID AHMAD AL-MALIKY

Hari Ahad, 1 Dzul Hijjah 1439 H adalah hari keberuntungan buat saya dan sebagian jamaah haji Indonesia dari berbagai daerah yang bersilaturrahim ke pesantren (ribath) Dr. Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin ‘Alawy  al-Hasany al-Maliky. Di pesantren yang mayoritas santrinya berasal dari Indonesia dan berafiliasi ke madzhab Maliky, memang sudah sangat dikenal oleh pimpinan pesantren di Indonesia. Saya berkesempatan silaturrahim ke beliau, dijemput alumnus al-Azhar Mukhlish Syafiq, dan diantar oleh KH Labib yang juga mudir pesantren Al-Hikmah 1 Benda Sirampog Brebes, yang merupakan alumni pesantren Dr. Sayyid Ahmad tersebut, sehingga saya dapat bicara dan sempat digandeng sebentar oleh Sayyid Ahmad, sembari memperkenalkan diri, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk ikut duduk di barisan depan di sebelah Sayyid Ahmad mengajarkan kitab hadits Lawaqih al-Anwar al-Muhammadiyah  dan Kitab Lathaif al-Ma’arif tentang tashawuf. Beberapa tahun yang lalu, di luar musim haji, saya pernah sowan silaturrahjm, ketika beliau masih berusia 30 tahunan, bersama dengan beberapa ulama dari Indonesia, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ke Habib Umar al-Jilany di wilayah Mekah juga, setelah itu ke Habib Umar bin Salim pemimpin dan pengasuh pesantren  Dar al-Musthtafa Tarim Hadlramaut dan diundang oleh mahasiswa Indonesia di Dar al-Ahqaf Yaman. AlhamduliLlah setelah pengajian saya mendapatkan hadiah beberapa kita karangan Sayyid Muhammad bin ‘Alawy di antaranya: 1. Al-Hajj : Fadlail wa Ahkam, 2. Muhammad saw : Al-Insan al-Kamil, 3. Mafahim Yajib an Tushahhah, 4. Al-Qawa’id al-Asasiyah fi ‘Ulum al-Qur’an, 5. Al-Qawa’id al-Asasiyah fi Ushul al-Fiqh, 6. Tarikh al-Hawadits wa al-Ahwal al-Nabawiyah, 7. Haula Dzikraa al-Ihtifal bi al-Maulid al-Nabawy, dan 8. Kasyfu al-Ghummah fi Ishthina’ al-Ma’ruf wa Rahmati al-Ummah.  Sayyid Ahmad kabarnya belum lama mendapatkan gelar doktor dalam ilmu tafsir dari Universitas al-Azhar Mesir dengan predikat Mumtaz Jiddan atau summa cumlaude. Tampaknya memang kharisma dan pengaruh Sayyid Ahmad ini mewarisi ayahnya Sayyid Muhammad bin Alawy al-Hasany al-Maliky ini yang sangat dikagumi masyarakat dan jamaah haji Indonesia. Setelah selesai pengajian, dilanjutkan dengan shalat isya’ berjamaah. Setelah selesai shalat Jamaah, semua jamaah dipindahkan ke halaman pondok dengan gelaran karpet untuk menimmati makan malam model Arab, dengan nampan besar berisi nasi menu Arab. Jamaah haji Indonesia  yang hadir sangat banyak, memadati ruangan pengajian yang cukup besar. Sampai shaf yang paling depan pun diminta maju ke depan. Pengajian yang dilaksanakan setelah shalat Maghrib, diawali dengan membaca Al-Qur’an surat Yasin dan al-Mulk. Pengajjan dilaksanakan selama tujuh hari dari tanggal 1-7 Dzulhijjah 1439. Merujuk kitab al-Hajj : Fadlail wa Ahkam, ada tiga belas keutamaan dan kemuliaan haji, oleh karena itu para jamaah haji perlu memahaminya agar ibadah hajinya berhasil dan mendapatkan haji mabrur. Pertama, sesungguhnya ibadah haji itu untuk menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Sahabat ‘Amr bin al-Ash ra, yang ingin seluruh dosanya diampuni dengan syarat. Rasulullah saw bersabda: “Ingat, kamu tahu bahwa agama Islam merusak apa yang sebelumnya, hijrah untuk merusak apa yang sebelumnya, dan ibadah haji merusak dosa sebelumnya” (Muslim). Untuk memahmai hadits ini, tentu membutuhkan pemahaman yang cerdas dan bijak. Kedua, orang yang nelaksanakan ibadah haji adalah pejuang (mujahid). Riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda : “Jihad besar, kecil, dan perempuan: haji dan umrah” (dikeluarkan al-Nasai). Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw berkata, “Sungguh aku ingin berjihad fi sabiliLlah”. Rasulullah saw bersabda: “Ingat aku tunjukkan atas jihad yang tidak membutuhkan kekuasaan di dalamnya”. Ia berkata: “Ingat”. Rasulullah saw bersabda : “Haji di Baitullah”. Ketiga, orang yang berhaji adalah delegasi (wafdu) Allah. Rasulullah saw bersabda: “Delegasi Allah itu ada tiga, orang yang berperang (al-ghazi), orang yang berhaji, dan orang yang umrah”. (Riwayat al-Nasai dan Ibn Hibban). Dalam riwayat dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda : “Jamaah Haji dan Umrah adalah delegasi Allah, apabila mereka meminta diberi, apabila berdoa dikabulkan, dan apabila berinfaq diganti apa yang mereka infaqkan” (ditakhrij Tamam al-Razi). Keempat, orang yang haji diijabahi doanya. Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah saw : “Lima doa yang tidak ditolak; doa orang haji hingga keluar, doa orang yang perang hingga pulang, doa orang yang teraniaya hingga ditolong, doa orang yang sakit, doa saudara pada saudaranya secara ghaib. Dan yang paling cepat dari doa-doa tersebut diijabahi,  adalah doa pada saudaranya secara ghaib” (Hadits shahih dari Said bin Jubair). Kelima, orang yang haji infaqnya di jalan Allah. Riwayat dari Buraidah ra, Rasulullah saw bersabda : “Nafkah dalam haji seperti infaq fi sabiliLlah. Dirham dilipatgandakan 700 kali lipat”. (Ditakhrij Abu Syaibah dan Ahmad). Keenam, orang yang haji dirhamnya dilipatgandakan 40 juta. Riwayat dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda : “Apabila orang yang haji keluar dari rumahnya, maka ia dalam penjagaan Allah, apabila ia mati sebelum melaksanakan haji, pahalanya dijamin Allah, apabila ia tinggal sampai selesai haji, diampuni dosa yang lalu dan yang akhir, infaqnya satu dirham dipasankan dengan empat puluh juta, dibanding lainnya” (lihat al-Qira li Qashid Umm al-Qura). Ketujuh, orang yang melaksanakan ibadah haji, nafkahnya diganti (lihat riwayat Tamam al-Razi), Kedelapan, orang yang melaksanakan haji, ditolong (oleh Allah), sebagaimana sabda Rasulullah saw : “Ada empat hal, yang Allah mewajibkan menolongnya, orang yang perang, orang yang menikah, orang yang memerdekakan budak, dan orang yang haji”. Kesembilan, orang yang haji itu adalah penolong (syafi’). Riwayat dari Abu Musa al-Asyary ra menganggap hadits marfu’ sabda Rasulullah saw : “Orang yang haji menolong (yasyfa’u) empatratus dari keluarga rumahnya” (ditakhrij Abdu r-Razzaq). …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *