Home / BERANDA / MENGELOLA DISRUPSI PERADABAN (302)

MENGELOLA DISRUPSI PERADABAN (302)

MENGELOLA DISRUPSI PERADABAN (302)
Oleh Ahmad Rofiq
Assalamualaikum wrwb.
Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Mari kita syukuri semua anugrah dan kasih sayang Allah, agar hati kita lebih terasa dingin, kita iringi tarikan dan hembusan nafas kita dengan berdzikir, karena hanya karena kasih sayang-Nya, kita sehat afiat dan bisa melaksanakan aktifitas kita. Kebahagiaan itu, jika kita mampu mensyukuri nikmat Allah.
Shalawat dan salam mari kita senandungkan untuk Baginda Rasulullah saw, keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia dan berkomitmen meneladani beliau. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah.
Saudaraku, istilah “disrupsi” dari bahasa Inggris “disruption” artinya “gangguan, kekacauan, dan atau memecah belah” (kamus offline, Inggris-Indonesia). Gangguan dan atau kekacauan ini tampaknya karena implikasi dari laju perkembangan information dan tekhnologi (IT) bukan saja akan menghadang peran-peran manusia yang masih konvensional. Rhenald Kasali mengatakan, disrupsi semakin hari semakin menguat. Hal ini sejalan dengan berkembangnya teknologi saat ini. Rhenald menyebut disrupsi akan berlangsung terus menerus dan lama” (kompas.com, 7/12/2017). Rhenald menulis buku “Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber” yang pernah dibedah Rabu (6/12/17) di Gramedia Matraman, Jakarta Timur.
Saudaraku, kekacauan peradaban ini, adalah dampak dari peradaban digital, yang tak bisa dibendung. Mereka merangsek ke rumah-rumah, bahkan langsung ke kamar-kamar, atau bahkan boleh dikatakan dua puluh empat jam, “menempel” di tangan kita. Dari anak-anak usia bermain, mereka sudah mengenali smartphone dan gadget. Ini ditimpali dengan paket kuota yang semakin murah. Dan ini tentu ajang bisnis yang luar biasa bagi para provider. Rhenald menyebut, bagi masyarakat yang merayakan perubahan, disrupsi adalah masa depan. Namun, bagi mereka yang sudah nyaman dengan keadaan sekarang dan takut dengan perubahan, mereka akan berpikir bahwa ini adalah awal kepunahan.
Dunia kampus, apabila masih mau memposisikan diri sebagai agen perubahan, maka mau tidak mau harus merespon dan mengambil sikap proaktif, krearif, dan innovatif, atau jika diperlukan bisa berfikir dan memimpin dan mengelola disrupsi peradaban tersebut.
Atas dasar pemikiran untuk mengelola disrupsi peradaban tersebut, digelar Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia (FRI) di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, yang dihadiri oleh 527 Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN dan PTS) seluruh Indonesia. Tema yang diusung adalah “Memperkuat Karakter Bangsa dalam Menghadapi Disrupsi Peradaban” (rakyatsulsel.com, Jumat (16/2).
Ada beberapa poin Rekomendasi dan Pernyataan Sikap Deklarasi Makassar FRI 2018 (kompas.com):
1. Mendorong perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi dan daya saing bangsa di tengah arus percaturan global yang secara masif akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mendorong Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perijinan bagi pembentukan prodi-prodi baru serta terobosan baru untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi industri 4.0.
3. Meminta kepada Pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pihak industri agar bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh semua institusi, khususnya perguruan tinggi. Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, persoalan karakter bangsa yang menjadi pondasi utama dalam mempersiapkan kader dan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki daya saing tinggi menghadapi disrupsi peradaban.
5. Miminta kepada DPR, DPD, dan Pemerintah bersama MPR mengadakan joint session untuk untuk menyusun haluan negara dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan GBHN tersebut diharapkan dapat dikembalikannya kedaulatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.
6. Dengan adanya revolusi industri generasi ke-4, FRI menetapkan kelompok kerja-kelompok kerja (Pokja) sesuai dengan dinamika perkembangan di era revolusi industri 4.0, diantaranya a) Pokja Pembangunan Ekonomi Nasional, b) Pokja Penguatan Demokrasi Pancasila, c) Pokja Pendidikan Tinggi berdaya saing, d) Pokja Kepemimpinan Nasional Cerdas dan Berkarakter, dan e) Pokja Ketahanan Pangan.
Saudaraku, rekomendasi tersebut, tentu sudah dipersiapkan langkah nyata atau action plan-nya, mengingat yang hadir adalah para rektor. Jika RI-1 sudah dengan sangat lugas “menantang” bagaimana PT di Indonesia tidak disibukkan dengan persoalan SPJ, tetapi bisa dan mampu mengelola disrupsi dan memimpin peradaban baru yang mau tidak mau harus diambil.
Banyak hal yang harus diselesaikan pada tingkat regulasi dan model peng-SPJ-an. Kementerian dan lembaga terkait mutlak harus bersinergi dalam membenahi sistem dan tata kelola kerja yang efisien, inovatif, profesional, amanah, dan akuntabel. Jebakan-jebakan “industri” bisa disikapi secara lebih arif dan smart, agar substansi keilmuan demi untuk mengelola disrupsi bisa dijalankan, apalagi political will untuk menjawab disrupsi bisa direalisasikan secara nyata. Banyak potensi dan keunggulan dari anak-anak bangsa ini, yang perlu dipupuk, disemangati, dan diberdayakan, demi masa depan anak bangsa kita sendiri.
Tentu ada yang lebih penting lagi, adalah sikap arif, bijaksana, demi menjaga kedaulatan rakyat dan negara Indonesia, NKRI yang kita cintai bersama, dan tidak semuanya “diserahkan” kepada pihak manapun yang diprediksi akan bisa mengganggu marwah dan kedaulatan negeri yang dibangun dengan sabung nyawa, cucuran darah, air mata, dan sumber daya alam yang terkuras habis akibat penajajahan mereka.
Bangsa Indonesia, adalah bangsa besar. Hanya kita sendiri yang bisa dan mampu merawat, mengelola, dan membanggakannya. Karena itu, kampus dan FRI, harus melakukan langkah konkrit, nyata, berkedaulatan, dan berkeadaban. Perubahan adalah sunnatuLlah atau natural law. Karena itu, harus dimanaj secara baik. Sebagaimana kata bijak Ulama:
المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح
“Memelihara sesuatu yang lama yang baik, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik”.
Semoga langkah nyata segera direalisasikan, syukur kampus dan pimpinan PTKIN mampu menjadi yang terdepan dalam mengawal dan mengelola disrupsi peradaban agar arah bangsa ini, tidak menyimlang dari visi dan misi bangsa Indonesia, meraih masa depannya yang baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
Allah a’lam bi sh-shawab.
Wasaalamualaikum wrwb.
Ngaliyan Semarang, 18/2/2018.

Check Also

ZONASI, MENTAL SKTM, DAN GENERASI MILLENIAL

Dua minggu terakhir ini, perhatian kita tersedot pada isu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) orang tua akibat dari sistem rayonisasi atau zonasi penerimaan siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah secara serentak di seluruh Indonesia. News.detik.com merilis (Sabtu,7/7/2018) bahwa 100 persen pendaftar yang lolos di SMK Negeri 1 Blora bermodal SKTM. Masih dalam versi detik.com (9/7/2018) merilis, bahwa  ada 78 ribu pendaftar sekolah di Jawa Tengah mengguakan SKTM Palsu. Persisnya 78.065 pendaftar menggunakan SKTM padahal mereka tergolong keluarga mampu. Ini kalau meminjam istilah “millenial”-nya, keluarga model mereka itu, “sumaker” alias maaf tidak enak, “sugih macak kere”.  Merespon berita ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melakukan “sidak” atau inspeksi mendadak, dan langsung mencoret mereka. Sementara yang mendaftar di SMA Negeri, yang menggunakan SKTM ada 62.456 orang, yang benar-benar tidak mampu ada 26.025 pendaftar. Di SMK Negeri, ada 86.436 pendaftar, yang menggunakan SKTM dan yang lolos 44.320 pendaftar. Tema yang sangat bagus, indah, dan strategis, di tengah makin “rusaknya” atau “parahnya” mentalitas miskin sebagian bangsa ini. Fakta dalam PPDB di atas yang menggunakan SKTM, mengungkit keprihatinan kita yang mendalam.  Jika data tribunnews.com yang dipakai, di mana 35.949 orang dari 62.456 orang menggunakan SKTM palsu, maka jika diprosentase ada sebanyak 57,55 % orang tua yang mendaftarkan anaknya dalam PPDB SMA di Jawa Tengah “lebih senang” mengaku miskin atau tidak mampu. Isu tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut mentalitas atau karakter. Di tengah semangat dan maraknya penguatan pendidikan karakter di masing-masing sekolah, Mendikbud dan Para Petinggi Negara ini, perlu mencari cara, metode, dan pendekatan untuk menanamkan kejujuran kepada peserta didik dan juga para orang tua. Memang tidak mudah sekarang ini, menanamkan kejujuran. Apalagi di tahun politik yang negara kita ini memilih demokrasi langsung atau one man one vote tau satu orang satu suara, berimplikasi pada makin “susahnya” menjadikan kejujuran sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Tampaknya ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Pihak Sekolah dan Pemerintah Provinsi yang menjalankan aturan dari pusat, tidak bisa menolak dan mengelak dari kewajiban melaksanakan Sistem Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Sistem Zonasi yang diatur melalui Peraturan Mendikbud No. 17/2017 dan berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018. Salah satu pernyataan Mendikbud, dengan sistem zonasi, agar semua sekolah menjadi favorit, seakan memang bagus maksudnya. Akan tetapi kalau ditelusuri sesungguhnya ini menafikan dan malawan sunnatuLlah. Boleh jadi vulgarnya, “melawan taqdir”. Karena dunia kompetisi bagi peserta didik menjadi siswa yang berprestasi di sekolah unggul, belakangan ini akan dengan mudah tergusur dan tergeser oleh peserta yang membawa SKTM karena berada di zona sekolah tersebut. Bukan tidak baik, akan tetapi rasanya perlu dievaluasi lagi dan diperbaiki, agar tidak gaduh. Apakah sistem zonasi ini berlaku secara mutlak. Misalnya, sekolah-sekolah SMA yang selama ini difavoritkan masyarakat, akan tetapi berada di tengah-tengah kota di mana warganya sudah tua-tua sementara anak-anak atau cucu-cucunya sudah pindah ke luar kota atau luar daerah, dimungkinkan sekolah tersebut tidak akan menerima peserta didik sesuai dengan kuota yang ditentukan. Mengapa, pertama, karena dan ini sudah tampak nyata, terang benderang, bahwa sistem zonasi pengalaman pertama ini, melahirkan “hiruk-pikuk” munculnya SKTM Palsu. Bukankah jika RT, RW, dan Kelurahan mengeluarkan SKTM Palsu adalah tindakan pidana? Apakah RT, RW, dan Lurah harus menangung risiko dari mengeluarkan SKTM. SKTM-nya benar, akan tetapi “isinya” palsu. Nyatanya ketika mereka yang “palsu” dicoret, tentu setelah divisitasi dan diverifikasi oleh Tim melalui OTS (On The Spot) mereka tidak bisa atau tidak berani memprotesnya. Kedua, mentalitas “miskin” ini timbul, meskipun sebenarnya mereka yang 57,55%  adalah orang-orang yang tergolong mampu, namun mereka merasa “lebih nyaman” mengaku tidak mampu, adalah persoalan serius. Tentu perlu penelitian yang akurat, apakah mereka menggunakan SKTM yang isinya “palsu” karena memang mentalitasnya memang miskin, atau karena “penghargaan SKTM yang berlebihan, sehingga menggeser dan menggusur mereka yang secara intelektualitas lebih tinggi. Ketiga, para peserta didik yang mendaftar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sekarang ini, adalah generasi millenial yang sudah terbiasa transparan, terutama soal informasi jurnal pendaftaran sekolah. Memang ada yang belum terbiasa, apalagi mereka yang “maaf”, memiliki NEM yang tidak begitu bisa dibanggakan. Keempat, bagi kepala sekolah dalam menjalankan PPDB secara online di satu sisi merasa lebih nyaman, karena jurnal pun terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi apalagi “dimainkan”. Akan tetapi sebagian masyarakat apakah itu para “tokoh” atau yang lainnya, terkadang masih belum bisa meninggalkan “budaya” titip dan “bilung” alias “bina lingkungan”. Semoga, mereka yang sempat mendapatkan SKTM namun dicoret karena kenyataannya memang mereka tergolong mampu, mereka akan sadar bahwa sesungguhnya mereka mampu atau “kaya”. Rasulullah saw mendidik, bahwa “orang kaya adalah bukan karena tumpukan harta, akan tetapi orang kaya adalah mereka yang mampu merasa cukup dan mensyukuri anugrah dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Pemberi”. Sederhananya, kaya adalah “kaya hati”. Kepada para orang tua, yang sempat merasa menjadi “orang yang tidak mampu” melalui SKTM, bersyukurlah kepada Yang Memberi Rizqi, insyaa Allah, rizqi Anda akan ditambah. Anak-anak kita ang hidup di era millenial ini, membutuhkan kejujuran dan keteladanan kita sebagai orang tua. Allah a’lam bi sh-shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *