Home / BERANDA / ZAKAT: LEWAT AMIL ATAU DIBAGI SENDIRI?

ZAKAT: LEWAT AMIL ATAU DIBAGI SENDIRI?

Assalamualaikum wrwb.
Segala puji hanya milik Allah Rabbu l-ardl wa s-samawat. Mari kita syukuri anugrah dan karunia Allah yang telah kita terima. Hanya karena anugrah-Nya, kita sehat afiat dan dapat melaksanakan aktifitas kita, sebagai bagian dari pengabdian dan ibadah kita kepada Allah. Kita diciptakan dan dilahirkan di muka bumi ini, hanyalah untuk mengabdi kepada-Nya, dengan cara menyayangi dan menolong hamba-hamba-Nya yang membutuhkannya. Shalawat dan salam mari kita senandungkan pada Baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah dan kelak d akhirat kita mendapatkan syafaat beliau.
Saudaraku, sejak Menteri Agama mewacanakan akan membuat peraturan presiden (perpres) media sosial dan diskusi tentang rencana pemerintah memotong zakat “profesi” bagi aparatur sipil negara (ASN) Muslim, kian ramai saja. Kontroversi pun mengemuka, ada yang setuju dan ada yang keberatan. Ada yang masih memahami bahwa zakat itu lebih baik dikeluarkan dan didistribusikan secara langsung kepada mustahik sehingga bisa langsung dinikmati oleh mustahik, namun ada yang memahami bahwa zakat itu sebaiknya diserahkan melalui amil.
Pada masa Rasulullah saw, menurut banyak sumber, zakat merupakan suatu lembaga negara. Dasarnya, QS. At-Taubah: 60 menempatkan bahwa pendistribusian zakat mal, diperuntukkan dengan skala prioritas pertama, fakir (fuqara’), kedua, miskin (masakin), ketiga, amil (wa l-‘amilina ‘alaiha), keempat, orang yang ke-Islamannya masih perlu perhatian (muallafatu qulubuhum), kelima, untuk memerdekakan budak (ar-riqab), keenam, orang yang utang untuk kebutuhan dasar (al-gharimin), ketujuh, para pejuang di jalan Allah (sabiliLlah), dan kedelapan, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil). Para Ulama ahli tafsir, memahami bahwa penuturan atau penempatan redaksional dalam Al-Qur’an yang didahulukan menunjukkan urutan dan skala prioritas.
Mengapa ‘amil ditempatkan pada urutan ketiga. Ini dimaksudkan agar penghimpunan zakat, pendistribusian, dan pengelolaan zakat – baik mal atau fitrah – dapat berjalan dengan baik, amanah, akuntabel, dan tepat sasaran. Agar pelaksanaan tugas amil dapat berjalan efektif, maka Allah SWT membekali “biaya operasional” melalui bagian zakat, 12,5 %, dan dasar hukum untuk memungut zakat dari orang kaya, dalam QS. at-Taubah: 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Nabi SAW berpesan lagi kepada Mu’adz sebagai berikut :
اِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا مِنْ اَهْلِ اْلكِتَابِ، فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلَى اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَاِنْ هُمْ طَاعُوْا لَكَ بِذلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ طَاعُوْا لَكَ بِذلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَاِنْ طَاعُوْا لَكَ بِذلِكَ فَاِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ. وَ اتَّقِ دَعْوَةَ اْلمَظْلُوْمِ، فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. البخارى 5: 109
(Hai Mu’adz), bahwasanya kamu akan datang kepada orang-orang ahli kitab, maka apabila kamu telah sampai kepada mereka, ajaklah mereka kepada mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Maka jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Lalu jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian membayar zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang miskin mereka. Lalu apabila mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka jagalah kehormatan harta benda mereka. Dan takutlah kamu do’anya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. [HR. Bukhari juz 5, hal. 109] Perintah Rasulullah saw kepada Muadz bin Jabal di atas, menunjukkan bahwa zakat itu dipungut oleh ulil amri. Dapat dikatakan, negara mempunyai kewajiban untuk menghitung zakat para warga negara serta mengumpulkannya. Nabi dan para khalifah Al-Rasyidun membentuk badan pengumpul zakat, untuk kemudian mengirim para petugasnya mengumpulkan zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai wajib zakat.
Zakat berbeda dengan pajak. Dalam zakat badan atau lembaga yang bertugas adalah amil, berbeda dengan pajak. Ada jizyah yang biasanya disebut dengan “pajak kepala” yang dibebankan kepada warga non-Muslim waktu itu, dan kharaj (pajak) yang pada masa Umar bin al-Khaththab ra, dibebankan kepada para pemilik atau pengelola tanah Sawad yang ditaklukkannya. Kata jizyah ini berbeda dengan pajak (kharaj) yang dirintis atas inisiatif Sahabat ‘Umar bin al-Khaththab ra. Maka tidak aneh, apabila Michael Hart menempatkan Umar bin al-Khathab ra sebagai tokoh urutan ke-51 yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia, dan yang pertama adalah Nabi Muhammad Rasulullah Saw.
Lebih dari itu, mengapa zakat musti dikelola oleh ‘amil? Karena tujuan disyariatkannya zakat, terutama zakat mal, termasuk di dalamnya zakat profesi, adalah untuk memberdayakan para mustahik agar secara bertahap bisa berubah menjadi muzakki. Berbeda dengan pentasharufan nafkah sebagaimana QS. al-Baqarah: 215, “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.
Muhammad Abu Zahrah, guru besar hukum Islam, Universitas al-Azhar Mesir, memformulasikan kaidah “al-ashlu fii z-zakaati an yajma’ahaa kullahaa waliyyu l-amri au man yanuuba ‘alaihi” artinya “pada dasarnya dalam zakat itu, seluruhnya dikumpulkan oleh pemerintah atau lembaga yang ditugasi menggantikannya untuk itu”.
Memang ada suasana psikologis yang berbeda antara masa Rasulullah saw, masa Khulafa’ al-Rasyidun, dan era kini di Indonesia. Apabila pada tahun 1955 para Kyai dan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) memberikan “gelar” kepada presiden Soekarno sebagai “waliyyu l-amri al-dlaruury bi sy-syaukah” artinya “pejabat pemerintah yang memiliki kewenanan darurat”. Gelar yang mengundang kontroversi, namun dalam perspektif keagamaan ini menjadi penting, dalam situasi tertentu.
Pertanyaannya adalah apakah ketika nanti Perpress tentang Zakat bagi ASN Muslim dikeluarkan, bisa memaksa mereka membayar zakat melalui Baznas. Lagi-lagi ini soal kontroversial. Bagi saya nishab – atau batasan kepemilikan minimal – itu dihitung dari penghasilan kotor. Karena bagi ASN biasa, bertambahnya waktu, kebutuhan biaya anak-anak sekolah dan kuliah bertambah, jika cara menghitung nishabnya dari penghasilan bersih, maka meskipun sudah berpangkat Pembina Utama, IV/e, dan guru besar pun, tidak pernah akan terpenuhi nishabnya.
Sementara bagi petani, setiap kali panen, diperintahkan untuk membayar zakat (QS. Al-An’am : 141). Meskipun nishab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1.481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah. Biasanya harga hasil pertanian pasca panen, berada pada titik paling murah atau jeblok. Padahal perintah zakatnya jelas (QS. Al-An’am:141).
Apakah gaji ASN tiap bulan itu, dizakati nunggu setahun sekali, atau bisa dipotong tiap bulan? Karena ada yang mengatakan, belum haul. Kalau sudah dibelanjakan untuk kebutuhan harian, bisa-bisa tidak ada saldo, namun bahkan saldo minus? Bukankah belum termasuk haul, kata Fulan, yang tampaknya merasa “keberatan” jika gaji ASN Muslim, mudah-mudahan tidak termasuk dirinya, dipotong sebanyak 2,5 persen. Agar “diskusinya” panjang, maka akan ditulis pada edisi berikutnya.
Allah a’lam bi sh-shawab.
Wassalamualaikum wrwb.
Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, 9/2/2018.

Check Also

ZONASI, MENTAL SKTM, DAN GENERASI MILLENIAL

Dua minggu terakhir ini, perhatian kita tersedot pada isu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) orang tua akibat dari sistem rayonisasi atau zonasi penerimaan siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah secara serentak di seluruh Indonesia. News.detik.com merilis (Sabtu,7/7/2018) bahwa 100 persen pendaftar yang lolos di SMK Negeri 1 Blora bermodal SKTM. Masih dalam versi detik.com (9/7/2018) merilis, bahwa  ada 78 ribu pendaftar sekolah di Jawa Tengah mengguakan SKTM Palsu. Persisnya 78.065 pendaftar menggunakan SKTM padahal mereka tergolong keluarga mampu. Ini kalau meminjam istilah “millenial”-nya, keluarga model mereka itu, “sumaker” alias maaf tidak enak, “sugih macak kere”.  Merespon berita ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melakukan “sidak” atau inspeksi mendadak, dan langsung mencoret mereka. Sementara yang mendaftar di SMA Negeri, yang menggunakan SKTM ada 62.456 orang, yang benar-benar tidak mampu ada 26.025 pendaftar. Di SMK Negeri, ada 86.436 pendaftar, yang menggunakan SKTM dan yang lolos 44.320 pendaftar. Tema yang sangat bagus, indah, dan strategis, di tengah makin “rusaknya” atau “parahnya” mentalitas miskin sebagian bangsa ini. Fakta dalam PPDB di atas yang menggunakan SKTM, mengungkit keprihatinan kita yang mendalam.  Jika data tribunnews.com yang dipakai, di mana 35.949 orang dari 62.456 orang menggunakan SKTM palsu, maka jika diprosentase ada sebanyak 57,55 % orang tua yang mendaftarkan anaknya dalam PPDB SMA di Jawa Tengah “lebih senang” mengaku miskin atau tidak mampu. Isu tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut mentalitas atau karakter. Di tengah semangat dan maraknya penguatan pendidikan karakter di masing-masing sekolah, Mendikbud dan Para Petinggi Negara ini, perlu mencari cara, metode, dan pendekatan untuk menanamkan kejujuran kepada peserta didik dan juga para orang tua. Memang tidak mudah sekarang ini, menanamkan kejujuran. Apalagi di tahun politik yang negara kita ini memilih demokrasi langsung atau one man one vote tau satu orang satu suara, berimplikasi pada makin “susahnya” menjadikan kejujuran sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Tampaknya ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Pihak Sekolah dan Pemerintah Provinsi yang menjalankan aturan dari pusat, tidak bisa menolak dan mengelak dari kewajiban melaksanakan Sistem Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Sistem Zonasi yang diatur melalui Peraturan Mendikbud No. 17/2017 dan berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018. Salah satu pernyataan Mendikbud, dengan sistem zonasi, agar semua sekolah menjadi favorit, seakan memang bagus maksudnya. Akan tetapi kalau ditelusuri sesungguhnya ini menafikan dan malawan sunnatuLlah. Boleh jadi vulgarnya, “melawan taqdir”. Karena dunia kompetisi bagi peserta didik menjadi siswa yang berprestasi di sekolah unggul, belakangan ini akan dengan mudah tergusur dan tergeser oleh peserta yang membawa SKTM karena berada di zona sekolah tersebut. Bukan tidak baik, akan tetapi rasanya perlu dievaluasi lagi dan diperbaiki, agar tidak gaduh. Apakah sistem zonasi ini berlaku secara mutlak. Misalnya, sekolah-sekolah SMA yang selama ini difavoritkan masyarakat, akan tetapi berada di tengah-tengah kota di mana warganya sudah tua-tua sementara anak-anak atau cucu-cucunya sudah pindah ke luar kota atau luar daerah, dimungkinkan sekolah tersebut tidak akan menerima peserta didik sesuai dengan kuota yang ditentukan. Mengapa, pertama, karena dan ini sudah tampak nyata, terang benderang, bahwa sistem zonasi pengalaman pertama ini, melahirkan “hiruk-pikuk” munculnya SKTM Palsu. Bukankah jika RT, RW, dan Kelurahan mengeluarkan SKTM Palsu adalah tindakan pidana? Apakah RT, RW, dan Lurah harus menangung risiko dari mengeluarkan SKTM. SKTM-nya benar, akan tetapi “isinya” palsu. Nyatanya ketika mereka yang “palsu” dicoret, tentu setelah divisitasi dan diverifikasi oleh Tim melalui OTS (On The Spot) mereka tidak bisa atau tidak berani memprotesnya. Kedua, mentalitas “miskin” ini timbul, meskipun sebenarnya mereka yang 57,55%  adalah orang-orang yang tergolong mampu, namun mereka merasa “lebih nyaman” mengaku tidak mampu, adalah persoalan serius. Tentu perlu penelitian yang akurat, apakah mereka menggunakan SKTM yang isinya “palsu” karena memang mentalitasnya memang miskin, atau karena “penghargaan SKTM yang berlebihan, sehingga menggeser dan menggusur mereka yang secara intelektualitas lebih tinggi. Ketiga, para peserta didik yang mendaftar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sekarang ini, adalah generasi millenial yang sudah terbiasa transparan, terutama soal informasi jurnal pendaftaran sekolah. Memang ada yang belum terbiasa, apalagi mereka yang “maaf”, memiliki NEM yang tidak begitu bisa dibanggakan. Keempat, bagi kepala sekolah dalam menjalankan PPDB secara online di satu sisi merasa lebih nyaman, karena jurnal pun terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi apalagi “dimainkan”. Akan tetapi sebagian masyarakat apakah itu para “tokoh” atau yang lainnya, terkadang masih belum bisa meninggalkan “budaya” titip dan “bilung” alias “bina lingkungan”. Semoga, mereka yang sempat mendapatkan SKTM namun dicoret karena kenyataannya memang mereka tergolong mampu, mereka akan sadar bahwa sesungguhnya mereka mampu atau “kaya”. Rasulullah saw mendidik, bahwa “orang kaya adalah bukan karena tumpukan harta, akan tetapi orang kaya adalah mereka yang mampu merasa cukup dan mensyukuri anugrah dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Pemberi”. Sederhananya, kaya adalah “kaya hati”. Kepada para orang tua, yang sempat merasa menjadi “orang yang tidak mampu” melalui SKTM, bersyukurlah kepada Yang Memberi Rizqi, insyaa Allah, rizqi Anda akan ditambah. Anak-anak kita ang hidup di era millenial ini, membutuhkan kejujuran dan keteladanan kita sebagai orang tua. Allah a’lam bi sh-shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *