Home / BERANDA / TAHUN POLITIK: MENCARI PEMIMPIN ATAU PENGUASA

TAHUN POLITIK: MENCARI PEMIMPIN ATAU PENGUASA

Assalamualaikum wrwb.
Alhamdu Lillah wa sy-syukru liLlah. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Hanya karena anugrah dan karunia-Nya, kita dapat memulai aktifitas hari ini dalam sehat afiat dan menjalankan tugas sebagai hamba-Nya. Semoga semua urusan kita bermakna bagi perjalanan hidup panjang kita menuju “keabadian”.
Shalawat dan salam mari kita wiridkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad saw, semoga kasih sayang Allah SWT meluber kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau. Semoga kelak di akhirat, kita dipayungi syafaat beliau.
Saudaraku, satu hari lagi, kita akan memasuki tahun 2018. Tahun politik, kata banyak orang. Ini karena pada tahun ini, akan digelar pilkada di beberapa provinsi di Indonesia ini.
Provinsi Jawa Tengah, tanggal 8 Januari 2018 adalah pendaftaran calon gubernur-wakil gubernur dan calon bupati-wakil bupati/walikota-wakil walikota untuk tujuh daerah.
Rilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pemungutan suara pilkada serentak 2018 di 171 daerah digelar 27 Juni. Ini adalah pilkada serentak gelombang ketiga yang memilih kepala daerah di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota. Pada 2017 sudah berlangsung pemilihan di 101 daerah dan pada 2015 berlangsung di 269 daerah. Tiga provinsi dengan jumlah penduduk ”gemuk”, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, juga akan memilih kepala daerah pada pilkada gelombang ketiga ini (jakarta.kompas.com).
Pemilukada atau pilkada yang sudah berlalu, menyiasakan “rumor sarkastik”, apa bedanya pilkada dan pil-KB? Rumor ini sering disampaikan Almarhum KH Hasyim Muzadi (Allahumma yarhamhu), “pilkada itu kalau jadi, lupa. Kalau pil-KB itu, jika lupa, jadi”. Maksudnya, pilkada selesai, calon kepala daerah yang sebelumnya rajin blusukan dan silaturrahim, begitu jadi kepala daerah, lupa pada warga dan konstituennya. Sementara dalam pil-KB, kalau lupa “meminjmnya” sesuai jadual waktunya, maka akan jadi. Alias, rencana program keluarga berencana (KB)-nya, gagal, karena tetap jadi (anaknya).
Saudaraku bahasa regulasi menyebutnya kepala daerah. Bukan pemimpin dan juga bukan penguasa. Akan tetapi ini adalah urusan politik, yang dalam bahasa Inggrisnya power, maka pengartiannya menjadi kekuasaan. Dalam terminologi politik Islam, dikenal beberapa istilah, ada imamah, imarah, dan khilafah. Imamah lebih bermakna kepemimpinan, imarah biasa diartikan jabatan pemerintahan, dan khilafah makna dasarnya adalah “pimpinan pengganti”. Kata khalifah berasal dari kata khalfun, bisa berarti belakang, atau pengganti. Dulu, ketika Abu Bakar ash-Shiddiq terpilih dalam persidangan yang cukup alot di Tsaqifah Bani Sa’idah, adalah sebagai khalifatu (pengganti) RasuliLlah saw. Setelah itu ‘Umar bin al-Khaththab ra dipilih dan diangkat sebagai khalifatu khalifati RasuliLlah saw. Karena jika diteruskan menjadi panjang, maka ‘Umar bin al-Khaththab ra menggantinya dengan sebutan amiru l-mu’minim atau pejabat (yang mengurus) urusan orang-orang yang beriman.
Dalam imarah pemimpinnya disebut amir bentuk jamaknya umara’, dalam imamah pemimpinnya imam, dan dalam khilafah, pemimpinnya disebut dengan khalifah.
Abu al-Hasan al-Mawardy dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah menyatakan:
الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Kepemimpinan diletakkan sebagai pengganti tugas-tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia”.
Jika merefer pada kutipan di atas, maka menjadi pemimpin atau kepala daerah itu, sesungguhnya tugasnya berat baik dalam kontek proses mendudukinya maupun ketika sudah berada di kursi jabagan, yang lebih sering disebut sebagai kekuasaan. Pertama, mungkin memang niatan para calon untuk menduduki jabatan tersebut, lebih pada konteks kekuasaan, katimbang sebagai amanah. Maka Abu al-Hasan al-Mawardy menentukan kriteria dan kualifikasi sebagai pihak yang akan dipilih (اهل الاختيار) itu memiliki kemampuan lebih daripada rakyatnya. Apalagi dalam pemilihan secara langsung dengan model one man one vote. Karena dalam pandangan Al-Mawardy, lembaga pemilih (اهل الحل والعقد) tentu kualifikasinya lebih tinggi.
Namun anehnya, dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, dinyatakan: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; Pada poin c tersebut, menjadi kontradiksi dengan misalnya saja, profesi guru. Untuk menjadi guru SD atau MI saja harus memiliki ijazah Sarjana (S1).
Dalam Pasal 8 UU No 14/2015 tentang Guru dan Dosen, ditegaskan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam penjelasannya disebutkan,
kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain memiliki kualifikasi akademik seorang guru juga harus memiliki beberapa kompetensi, kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional seperti yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1.
Selanjutnya dalam pasal 9 ditegaskan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 9 undang undang ini, mensyaratkan untuk menjadi guru minimal berijazah sarjana (S1) atau diploma empat (D4), dengan tidak membedakan apakah itu guru SD, guru SMP atau guru pada jenjang pendidikan menengah.
Kutipan di atas menunjukkan adanya kualifikasi calon kepala daerah yang setidaknya harus berpendidikan sarjana atau diploma 4, agar supaya tidak lebih rendah daripada kualifikasi guru SD. Kalaupun bisa difahami bahwa tidak selalu berbanding lurus antara strata pendidikan S1 atau D4 dengan keterampilan manajerial sebagai pemimpin atau kepala daerah, tetapi ini akan terasa ganjil. Belum lagi pertanyaan, apakah tingkat pendidikan ini berkorelasi dengan integritas pribadi atau akhlaqul karimah seorang kepala daerah, memang harus diteliti dan diuji di dunia empirik.
Saudaraku, kita membutuhkan kepala daerah seperti halnya memilih “imam shalat” atau ibadah menurut agama lain. Jika imam shalat dipilih dari yang berilmu (‘alim), memahami fiqh (faqih), berhati-hati hidupnya (wira’i), dan “matang” atau “dewasa secara politik”, karena menjadi pemimpin, selain harus melayani, mensejahterakan, dan mengayomi rakyatnya, juga idealnya menjadi pemimpin adalah juga menjadi panutan (qudwah hasanah). Karena bangsa ini sangat banyak orang pintar, akan tetapi tidak banyak atau bahkan sulit mencari panutan dan teladan dari para pemimpin. Berapa banyak “oknum” para pejabat negeri ini yang “disekolahkan” di lembaga pemasyarakatan, karena integritas pribadinya meskipun gaji, fasilitas berlebih, masih juga banyak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
Bukan berarti tidak ada kepala daerah yang baik. Hanya saja, apakah karena selamat dari OTT ini, karena memang cara bekerjanya taat asas dan aturan, ataukah sebenarnya sama saja, akan tetapi belum ada yang melaporkannya ke KPK, tentu kita sebagai warga negara dan masyarakat, tidak boleh berburuk sangka (suudhdhan). Janhankan kita, KPK dan aparat penegak hukum saja, harus tunduk pada asas presumption of innocence (asas prasuga tak bersalah).
Saudaraku, dulu pada zaman Rasulullah saw, beliau sangat tegas wanti-wanti pada pengikut beliau:
عَنْ أَبي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ سُمرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ سمرةَ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمينٍ فَرَأَيْتَ خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمينِكَ » . أخرجه الشيخان
Dari Abi Said ‘Abdirrahman bin Samurah ra berkata, Rasulullah saw bersabda kepadaku: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, maka sesungguhnya kamu jika diberi jabagan tanpa meminta, kamu ditolongnya, dan apabila kamu diberi jabagan karena meminta, kamu terbebani karenanya. Dan jkka kamu bersumpah dengan ucapan sumpah, maka kamu melihat yang lebih baik dari itu, maka eri yang dia itu lebih baik, dan hapuslah dari sumpahmu” (Riwayat al-Syaikhan, al-Bukhari dan Muslim).
Dalam pesan yang lain kepada Abu Dzarr ra, Rasulullah saw bersabda:
وَعَنْ أَبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلا تَسْتَعمِلني ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلى مِنْكَبي ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا » .
Dari Abu Dzarr ra. berkata, aku bertanya : “Wahai Rasulullah saw, apakah tidak Engkau pekerjakan aku? Maka Beliau memukulkan tangan beliau di pundakku, kemudian bersabda: “Wahai Abu Dzarr, sungguh kamu itu lemah, dan sesungguhnya (jabatan) itu adalah amanah, dan jabagan itu di hari kiamat kelak adalah aib dan penyesalan, kecuali bahi orang yang mengambilnya secara benar dan memenuhinya apa yang baginya ada urusan di dalamnya” (Riwayat Muslim).
Saudaraku, tidak boleh meminta jabatan itu pada zaman Rasulullah saw. Dalam sistem yang sekarang, jabatan itu cenderung diperebutkan dan dipertarungkan. Baik perebutan mendapatkan rekomendasi pimpinan partai dengan rival kolega partainya sendiri yang tidak jarang justru diberikan kepada orang lain yang tidak kader partai. Setelah itu, pertarungan dengan pasangan calon dari partai lain. Diawali dari paparan visi, misi, dan program, hingga kampanye, dan saat-saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sampai pertarungan saksi di TPS, hingga penghitungan suara di KPU?
Saudaraku, pada saat memilih nanti, Anda perlu berfikir dengan sangat jernih untuk dapat memberikan suara pilihan Anda sosok yang benar-benar diyakini mampu menjadi pemimpin yang kompeten dan amanah. Kalau bisa hindari yang memiliki anggapan bahwa jabatan itu adalah kekuasaan. Karena tampaknya ungkapan Lord Acton masih berlaku: “the power tend to corrupt and the absolute power tend to corrupt absolutely”. Artinya “kekuasaan itu cenderung korupsi atau merusak, dan kekuasaan yang absolut itu cenderung korupsi atau merusak secara absolut”. Semoga saja ini tidak berlaku lagi.
Mengakhiri renungan ini, Anda jangan salah pilih pemimpin, karena di tangan pemimpin itu, nasib Anda, warga masyarakat dan bangsa Indonesia ini, lima tahun ke depan, akan menjadi pertaruhan. Apakah mereka akan menjadi tuan atau jadi “hamba nestapa” di negerinya sendiri? Karena “الناس على دين ملوكهم” artinya “manusia (akan menanggung risiko) atas agama (atau program, rencana, obsesi) raja atau pimpinan mereka”.
Allah a’lam bi sh-shawab.
Wassalamualaikum wrwb.

Check Also

ZONASI, MENTAL SKTM, DAN GENERASI MILLENIAL

Dua minggu terakhir ini, perhatian kita tersedot pada isu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) orang tua akibat dari sistem rayonisasi atau zonasi penerimaan siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah secara serentak di seluruh Indonesia. News.detik.com merilis (Sabtu,7/7/2018) bahwa 100 persen pendaftar yang lolos di SMK Negeri 1 Blora bermodal SKTM. Masih dalam versi detik.com (9/7/2018) merilis, bahwa  ada 78 ribu pendaftar sekolah di Jawa Tengah mengguakan SKTM Palsu. Persisnya 78.065 pendaftar menggunakan SKTM padahal mereka tergolong keluarga mampu. Ini kalau meminjam istilah “millenial”-nya, keluarga model mereka itu, “sumaker” alias maaf tidak enak, “sugih macak kere”.  Merespon berita ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melakukan “sidak” atau inspeksi mendadak, dan langsung mencoret mereka. Sementara yang mendaftar di SMA Negeri, yang menggunakan SKTM ada 62.456 orang, yang benar-benar tidak mampu ada 26.025 pendaftar. Di SMK Negeri, ada 86.436 pendaftar, yang menggunakan SKTM dan yang lolos 44.320 pendaftar. Tema yang sangat bagus, indah, dan strategis, di tengah makin “rusaknya” atau “parahnya” mentalitas miskin sebagian bangsa ini. Fakta dalam PPDB di atas yang menggunakan SKTM, mengungkit keprihatinan kita yang mendalam.  Jika data tribunnews.com yang dipakai, di mana 35.949 orang dari 62.456 orang menggunakan SKTM palsu, maka jika diprosentase ada sebanyak 57,55 % orang tua yang mendaftarkan anaknya dalam PPDB SMA di Jawa Tengah “lebih senang” mengaku miskin atau tidak mampu. Isu tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut mentalitas atau karakter. Di tengah semangat dan maraknya penguatan pendidikan karakter di masing-masing sekolah, Mendikbud dan Para Petinggi Negara ini, perlu mencari cara, metode, dan pendekatan untuk menanamkan kejujuran kepada peserta didik dan juga para orang tua. Memang tidak mudah sekarang ini, menanamkan kejujuran. Apalagi di tahun politik yang negara kita ini memilih demokrasi langsung atau one man one vote tau satu orang satu suara, berimplikasi pada makin “susahnya” menjadikan kejujuran sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Tampaknya ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Pihak Sekolah dan Pemerintah Provinsi yang menjalankan aturan dari pusat, tidak bisa menolak dan mengelak dari kewajiban melaksanakan Sistem Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Sistem Zonasi yang diatur melalui Peraturan Mendikbud No. 17/2017 dan berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018. Salah satu pernyataan Mendikbud, dengan sistem zonasi, agar semua sekolah menjadi favorit, seakan memang bagus maksudnya. Akan tetapi kalau ditelusuri sesungguhnya ini menafikan dan malawan sunnatuLlah. Boleh jadi vulgarnya, “melawan taqdir”. Karena dunia kompetisi bagi peserta didik menjadi siswa yang berprestasi di sekolah unggul, belakangan ini akan dengan mudah tergusur dan tergeser oleh peserta yang membawa SKTM karena berada di zona sekolah tersebut. Bukan tidak baik, akan tetapi rasanya perlu dievaluasi lagi dan diperbaiki, agar tidak gaduh. Apakah sistem zonasi ini berlaku secara mutlak. Misalnya, sekolah-sekolah SMA yang selama ini difavoritkan masyarakat, akan tetapi berada di tengah-tengah kota di mana warganya sudah tua-tua sementara anak-anak atau cucu-cucunya sudah pindah ke luar kota atau luar daerah, dimungkinkan sekolah tersebut tidak akan menerima peserta didik sesuai dengan kuota yang ditentukan. Mengapa, pertama, karena dan ini sudah tampak nyata, terang benderang, bahwa sistem zonasi pengalaman pertama ini, melahirkan “hiruk-pikuk” munculnya SKTM Palsu. Bukankah jika RT, RW, dan Kelurahan mengeluarkan SKTM Palsu adalah tindakan pidana? Apakah RT, RW, dan Lurah harus menangung risiko dari mengeluarkan SKTM. SKTM-nya benar, akan tetapi “isinya” palsu. Nyatanya ketika mereka yang “palsu” dicoret, tentu setelah divisitasi dan diverifikasi oleh Tim melalui OTS (On The Spot) mereka tidak bisa atau tidak berani memprotesnya. Kedua, mentalitas “miskin” ini timbul, meskipun sebenarnya mereka yang 57,55%  adalah orang-orang yang tergolong mampu, namun mereka merasa “lebih nyaman” mengaku tidak mampu, adalah persoalan serius. Tentu perlu penelitian yang akurat, apakah mereka menggunakan SKTM yang isinya “palsu” karena memang mentalitasnya memang miskin, atau karena “penghargaan SKTM yang berlebihan, sehingga menggeser dan menggusur mereka yang secara intelektualitas lebih tinggi. Ketiga, para peserta didik yang mendaftar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sekarang ini, adalah generasi millenial yang sudah terbiasa transparan, terutama soal informasi jurnal pendaftaran sekolah. Memang ada yang belum terbiasa, apalagi mereka yang “maaf”, memiliki NEM yang tidak begitu bisa dibanggakan. Keempat, bagi kepala sekolah dalam menjalankan PPDB secara online di satu sisi merasa lebih nyaman, karena jurnal pun terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi apalagi “dimainkan”. Akan tetapi sebagian masyarakat apakah itu para “tokoh” atau yang lainnya, terkadang masih belum bisa meninggalkan “budaya” titip dan “bilung” alias “bina lingkungan”. Semoga, mereka yang sempat mendapatkan SKTM namun dicoret karena kenyataannya memang mereka tergolong mampu, mereka akan sadar bahwa sesungguhnya mereka mampu atau “kaya”. Rasulullah saw mendidik, bahwa “orang kaya adalah bukan karena tumpukan harta, akan tetapi orang kaya adalah mereka yang mampu merasa cukup dan mensyukuri anugrah dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Pemberi”. Sederhananya, kaya adalah “kaya hati”. Kepada para orang tua, yang sempat merasa menjadi “orang yang tidak mampu” melalui SKTM, bersyukurlah kepada Yang Memberi Rizqi, insyaa Allah, rizqi Anda akan ditambah. Anak-anak kita ang hidup di era millenial ini, membutuhkan kejujuran dan keteladanan kita sebagai orang tua. Allah a’lam bi sh-shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *