Home / BERANDA / WABAH “VIRUS” ISLAMOPHOBIA DI INDONESIA

WABAH “VIRUS” ISLAMOPHOBIA DI INDONESIA

Assalamualaikum wrwb.
Segala puji hanya milik Allah. Mari kita syukuri semua karunia dan kasih sayang Allah yang tidak mampu kita menghitungnya. Hanya karena anugrah dan kasih sayang-Nya, kita sehat afiat afiat dan dapat melaksanakan aktifitas kita. Mari kita niatkan beribadah kepada Allah, agar amalan kita lebih bermakna bagi hidup kita di dunia ini dan menjadi investasi kita di akhirat kelak.
Shalawat dan salam mari kita lantunkan untuk sosok teladan yang baik kita, Baginda Rasulullah Muhammad saw. Semoga meluber rahmat Allah pada keluarga, sahabat, dan para pengikut setia beliau, dan kelak di akhirat kita mendapat limpahan syafaat beliau.
Saudaraku, judul tulisan tersebut, terinspirasi dari tema dialog pagi di salah satu TV swasta, yang relatif lebih netral, TVOne pagi ini, Sabtu, 30/12/2017. Biasanya jika sudah diangkat di media elektronik, isu dan “virus” tersebut sudah agak “terang benderang” di permukaan, meskipun tentu tidak mudah “ditangkap” sebagai penyebar virusnya.
Apa sih sebenarnya “islamophobia” itu? Dan bagaimana terminologi ini muncul? Dalam laman id.m.wikipedia.org didefinisikan, Islamofobia adalah istilah kontroversial, yang merujuk pada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Istilah itu sudah ada sejak tahun 1980-an, tetapi menjadi lebih populer setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Pada tahun 1997, Runnymede Trust seorang Inggris mendefinisikan Islamofobia sebagai “rasa takut dan kebencian terhadap Islam dan oleh karena itu juga pada semua Muslim,” dinyatakan bahwa hal tersebut juga merujuk pada praktik diskriminasi terhadap Muslim dengan memisahkan mereka dari kehidupan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan bangsa. Di dalamnya juga ada persepsi bahwa Islam tidak mempunyai norma yang sesuai dengan budaya lain, lebih rendah dibanding budaya barat dan lebih berupa ideologi politik yang bengis daripada berupa suatu agama. Langkah-langkah telah diambil untuk peresmian istilah ini dalam bulan Januari 2001 di “Stockholm International Forum on Combating Intolerance”. Di sana Islamofobia dikenal sebagai bentuk intoleransi seperti Xenofobia dan Antisemitisme.
Di Indonesia tampaknya sudah muncul lama. Snouck Hurgronje sarjana Leiden Belanda, seorang penasehat negara jajahan, ketika datang ke negeri nusantara ini, ia melihat bahwa Islam sudah diterima secara menyeluruh dan menjadi amaliah keseharian kaum Muslim. Oleh L.W.C van den Berg, kenyataan diterimanya Islam secara menyeluruh tersebut diteorikan menjadi teori Receptie in complexu. Artinya, Islam telah diresepsi atau diterima oleh penganutnya secara lengkap.
Demi melihat kenyataan tersebut, Hurgronje melakukan “penelitian” atau “proyek islamophobia” dengan menghimpun data di Aceh dan di Gayo. Menurutnya, orang Islam di dua daerah tersebut, dalam membagi harta warisan, tidak lagi merujuk kepada hukum Islam, akan tetapi didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan mereka. Dari situlah, kemudian Hurgronje merasa cukup argumentasi dan data, untuk menyimpulkan bahwa sesungguhnya umat Islam tidak lagi tunduk pada ketentuan hukum Islam, tetapi kepada hukum adat. Selanjutnya, Hurgronje merumuskan menjadi teori Receptie. Artinya, orang Islam menerima hukum Islam manakala sesuai dan diterima oleh hukum adat mereka.
Teori ini kemudian direspon oleh Prof. Hazairin, gurubesar Universitas Indonesia, disebut dengan teori “iblis”. Hazairin menyebutkan, teori recepti ini, ingin menjauhkan umat Islam dari hukum agamanya. Setelah itu dimunculkan teori Receptie Exit. Artinya, adalah kebalikannya. Hukum adat dapat diterima manakala sesuai atau sejalan dengan hukum Islam, dan yang tidak sesuai harus dikeluarkan. Oleh Sajuti Thalib, dimatangkan lagi menjadi tori Receptio A Contrario.
Sisa-sisa sikap dan pemikiran pengikut “Hurgronian” ini tampaknya di negeri ini makin subur. Apakah ini kemudian berimplikasi pada makin suburnya “virus islamophobia” di Indonesia, tampaknya tidak mudah untuk dinafikan. Meskipun juga tidak bisa diiyakan begitu saja. Sejak Pilkada DKI, yang disertai adanya aksi 411, 212, bahkan ketika ada reuni 212, “sang oknum” pembuat scenario “islamophobia” jika memang benar ada, karena saya sendiri juga agak ragu, akan terus melakukan upaya sistematis untuk melakukan proyek seksi tersebut.
Ada beberapa kejadian, ketika ada wasekjen MUI Pusat, diundang ke suatu daerah. Begitu mau turun dari pesawat, “gerombolan oknum” bisa masuk bandara “tanpa screening” dan mereka membawa parang hingga mencegat “ustad” di bawah tangga pesawat. Akhirnya, demi kemashlahatan, akhirnya wasekjen MUI tersebut, tidak jadi turun.
Cerita lain, ada UAS yang sedang “naik daun” diundang pengajian di Bali yang dikenal santun dan sangat toleran, didatangi seseorang yang membawa senata tajam, dan memaksa untuk menandatangani “kontrak” tertentu, dan UAS menolak, sontak membuat jagad Indonesia kaget. Mengapa, Bali sebagai kota wisata, yang menjadi ikon kerukunan dan toleran, karena di setiap hari raya nyepi, semua warga Bali, dan bahkan penerbangan yang menggunakan bandara Ngurah Rai pun, ikut libur, tiba-tiba terkoyak hanya ulah beberapa oknum yang kurang dewasa tersebut.
Tidak lama kemudian muncul postingan, UAS diundang lagi pengajian di Bali, dan disambut oleh raja yang bahkan ikut mendengarkan ceramah. Kadang timbul pertanyaan sederhana, mengapa ya sering muncul kasus-kasus yang seakan-akan tak “terendus” oleh pihak aparat penegak hukum? Saya kira kita tidak masuk pada wilayah aparat penegak hukum.
Yang masih aktual adalah ketika UAS sudah mendarat dan turun di bandara Hong Kong, tiba-tiba UAS dibawa ke ruang khusus, dan setelah itu dipersilahkan asuk ke pesawat lagi yang akan segera membawa pulang ke Indonesia. Pertanyaan sederhananya, “mengapa bisa aparat bandara Hong Kong” memaksa memulangkan UAS?
Saudaraku, kata guru saya, al-Islam huwa al-‘aql la dina li man la ‘aqla lahu. Artinya “Islam itu (agama) akal (rasional). Tidaklah beragama (Islam) bagi orang yang tidak bisa menalarnya secara rasional”. Berangkat dari proposisi ini, maka “proyek Islamophobia” ini semakin diteruskan, ada dua kemungkinan. Pertama, akan ketahuan dengan jelas siapa sebenarnya “otak” dan “pemimpin proyek” islamophobia tersebut, dan apa maunya. Apalagi tahun 2018-2019 ini adalah tahun politik. Kedua, dengan “proyek islamophobia” ini, justru akan makin menyuburkan “militansi” kelompok-kelompok yang merasa simpati terhadap ustadz yang mereka idolakan.
Saudaraku, dunia sekarang ini sudah nyaris “tanpa batas (borderless)”. Islam itu agama rasional, makin sering “persekusi” itu dijalankan, ini ibarat dunia marketing, adalah bagian dari iklan gratis bagi para “pengusung kepentingan politik” di balik tokoh yang dipersekusi tersebut. Beruntunglah apabila tokoh yang dipersekusi, adalah sosok independen. Akan tetapi, bukan tidak mungkin jika diteruskan, maka figur yang dielu-elukan tersebut akan mencari “tempat yang aman” atau bahkan sebaliknya, justru makin menunjukkan eksistensinya, meskipun tidak ada niatan untuk “melawan”.
Saudaraku, dalam pikiran sederhana saya, kata kuncinya adalah pada “petinggi” negeri ini. Begitu pak “petinggi” bilang, “hentikan segala macam persekusi dan praktik “hukum” yang tidak sesuai dengan rambu hukum yang ada, karena itu justru sangat merugikan saya” – dan juga karir saya yang ingin menyejahterakan rakyat – maka pasti selesai. Tetapi ini hanya uneg-uneg “orang kampung” dan seandainya, apa yang terjadi itu benar adanya. Kesimpulannya, wabah “islamophobia” itu, tidak perlu dikhawatirkan akan menular ke mana-mana. Berbeda sangat jelas, dengan kasus difteri yang tahun ini cukup memakan korban. Semakin “virus islamophobia” ini ditularkan, maka potensi membesarkan rival politik justru makin signifikan.
Masyarakat kita sudah cerdas. Mereka sudah sangat litered untuk hanya sekedar menilai apakah para pemimpinnya itu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan benar atau cenderung menghalalkan segala cara?
Mengakhiri renungan ini, mari kita simak seksama “potongan” sabda Rasulullah saw yang kalau kita rasakan dengan hati yang dalam dan fikiran yang cerdas, akan terasa sangat tajam menusuk dan menghunjam dalam hati.
لولا عدل الامراء لاكل الناس بعضهم بعضا
“…kalau saja tidak ada keadilan para pemimpin, sungguh-sungguh sebagian manusia akan memangsa (memakan) sebagian lainnya…”.
Saya yakin, petinggi negeri tercinta ini, masih lebih sayang pada warga yang ingin disejahterakan. Kalau sekarang lebih banyak konsentrasi ke infrastruktur, mari kita dukung supaya segera terealisasikan dengan baik. Setelah itu kita akan merasakan, pada penciptaan iklim politik, kehiduoan sehari-hari yang nyaman dan tenteram. Karena setiap ada kejadian “persekusi” siapapun sasarannya, maka akan melahirkan kontra sikap yang berujung saling fitnah. Ini akan merusak keharmonisan dan kerukunan yang sudah terbangun dengan sangat baik.
Semoga Allah menolong bangsa ini, diselematkan dari ancaman perpecahan dan konflik, hanya karena even dan tahun politik, yang notabene, even politik itu, hanyalahbagian instrumen untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
Allah a’lam bi sh-shawab.
Wassalamualaikum wrwb.

Check Also

ZONASI, MENTAL SKTM, DAN GENERASI MILLENIAL

Dua minggu terakhir ini, perhatian kita tersedot pada isu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) orang tua akibat dari sistem rayonisasi atau zonasi penerimaan siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah secara serentak di seluruh Indonesia. News.detik.com merilis (Sabtu,7/7/2018) bahwa 100 persen pendaftar yang lolos di SMK Negeri 1 Blora bermodal SKTM. Masih dalam versi detik.com (9/7/2018) merilis, bahwa  ada 78 ribu pendaftar sekolah di Jawa Tengah mengguakan SKTM Palsu. Persisnya 78.065 pendaftar menggunakan SKTM padahal mereka tergolong keluarga mampu. Ini kalau meminjam istilah “millenial”-nya, keluarga model mereka itu, “sumaker” alias maaf tidak enak, “sugih macak kere”.  Merespon berita ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melakukan “sidak” atau inspeksi mendadak, dan langsung mencoret mereka. Sementara yang mendaftar di SMA Negeri, yang menggunakan SKTM ada 62.456 orang, yang benar-benar tidak mampu ada 26.025 pendaftar. Di SMK Negeri, ada 86.436 pendaftar, yang menggunakan SKTM dan yang lolos 44.320 pendaftar. Tema yang sangat bagus, indah, dan strategis, di tengah makin “rusaknya” atau “parahnya” mentalitas miskin sebagian bangsa ini. Fakta dalam PPDB di atas yang menggunakan SKTM, mengungkit keprihatinan kita yang mendalam.  Jika data tribunnews.com yang dipakai, di mana 35.949 orang dari 62.456 orang menggunakan SKTM palsu, maka jika diprosentase ada sebanyak 57,55 % orang tua yang mendaftarkan anaknya dalam PPDB SMA di Jawa Tengah “lebih senang” mengaku miskin atau tidak mampu. Isu tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut mentalitas atau karakter. Di tengah semangat dan maraknya penguatan pendidikan karakter di masing-masing sekolah, Mendikbud dan Para Petinggi Negara ini, perlu mencari cara, metode, dan pendekatan untuk menanamkan kejujuran kepada peserta didik dan juga para orang tua. Memang tidak mudah sekarang ini, menanamkan kejujuran. Apalagi di tahun politik yang negara kita ini memilih demokrasi langsung atau one man one vote tau satu orang satu suara, berimplikasi pada makin “susahnya” menjadikan kejujuran sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Tampaknya ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Pihak Sekolah dan Pemerintah Provinsi yang menjalankan aturan dari pusat, tidak bisa menolak dan mengelak dari kewajiban melaksanakan Sistem Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Sistem Zonasi yang diatur melalui Peraturan Mendikbud No. 17/2017 dan berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018. Salah satu pernyataan Mendikbud, dengan sistem zonasi, agar semua sekolah menjadi favorit, seakan memang bagus maksudnya. Akan tetapi kalau ditelusuri sesungguhnya ini menafikan dan malawan sunnatuLlah. Boleh jadi vulgarnya, “melawan taqdir”. Karena dunia kompetisi bagi peserta didik menjadi siswa yang berprestasi di sekolah unggul, belakangan ini akan dengan mudah tergusur dan tergeser oleh peserta yang membawa SKTM karena berada di zona sekolah tersebut. Bukan tidak baik, akan tetapi rasanya perlu dievaluasi lagi dan diperbaiki, agar tidak gaduh. Apakah sistem zonasi ini berlaku secara mutlak. Misalnya, sekolah-sekolah SMA yang selama ini difavoritkan masyarakat, akan tetapi berada di tengah-tengah kota di mana warganya sudah tua-tua sementara anak-anak atau cucu-cucunya sudah pindah ke luar kota atau luar daerah, dimungkinkan sekolah tersebut tidak akan menerima peserta didik sesuai dengan kuota yang ditentukan. Mengapa, pertama, karena dan ini sudah tampak nyata, terang benderang, bahwa sistem zonasi pengalaman pertama ini, melahirkan “hiruk-pikuk” munculnya SKTM Palsu. Bukankah jika RT, RW, dan Kelurahan mengeluarkan SKTM Palsu adalah tindakan pidana? Apakah RT, RW, dan Lurah harus menangung risiko dari mengeluarkan SKTM. SKTM-nya benar, akan tetapi “isinya” palsu. Nyatanya ketika mereka yang “palsu” dicoret, tentu setelah divisitasi dan diverifikasi oleh Tim melalui OTS (On The Spot) mereka tidak bisa atau tidak berani memprotesnya. Kedua, mentalitas “miskin” ini timbul, meskipun sebenarnya mereka yang 57,55%  adalah orang-orang yang tergolong mampu, namun mereka merasa “lebih nyaman” mengaku tidak mampu, adalah persoalan serius. Tentu perlu penelitian yang akurat, apakah mereka menggunakan SKTM yang isinya “palsu” karena memang mentalitasnya memang miskin, atau karena “penghargaan SKTM yang berlebihan, sehingga menggeser dan menggusur mereka yang secara intelektualitas lebih tinggi. Ketiga, para peserta didik yang mendaftar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sekarang ini, adalah generasi millenial yang sudah terbiasa transparan, terutama soal informasi jurnal pendaftaran sekolah. Memang ada yang belum terbiasa, apalagi mereka yang “maaf”, memiliki NEM yang tidak begitu bisa dibanggakan. Keempat, bagi kepala sekolah dalam menjalankan PPDB secara online di satu sisi merasa lebih nyaman, karena jurnal pun terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi apalagi “dimainkan”. Akan tetapi sebagian masyarakat apakah itu para “tokoh” atau yang lainnya, terkadang masih belum bisa meninggalkan “budaya” titip dan “bilung” alias “bina lingkungan”. Semoga, mereka yang sempat mendapatkan SKTM namun dicoret karena kenyataannya memang mereka tergolong mampu, mereka akan sadar bahwa sesungguhnya mereka mampu atau “kaya”. Rasulullah saw mendidik, bahwa “orang kaya adalah bukan karena tumpukan harta, akan tetapi orang kaya adalah mereka yang mampu merasa cukup dan mensyukuri anugrah dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Pemberi”. Sederhananya, kaya adalah “kaya hati”. Kepada para orang tua, yang sempat merasa menjadi “orang yang tidak mampu” melalui SKTM, bersyukurlah kepada Yang Memberi Rizqi, insyaa Allah, rizqi Anda akan ditambah. Anak-anak kita ang hidup di era millenial ini, membutuhkan kejujuran dan keteladanan kita sebagai orang tua. Allah a’lam bi sh-shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *